Bondowoso, Sinar.co.id,– Ketua DPRD Bondowoso Ahmat Dhafir, menyebutkan dari tahun 2019 hingga saat ini alokasi usulan pokok pikiran (pokir) nya 100 persen untuk infrastruktur jalan.
Ini disampaikannya by phone usai rapat forum konsultasi pembahasan RAPBD, dengan Eksekutif di Pendopo RBA Ki Ronggo Selasa, (17/10/2023).
Baca Juga: DPRD Bondowoso Alokasikan 50 Anggaran Pokir Untuk Infrastruktur Jalan
“Pokir saya pribadi dari dulu 100 persen untuk jalan ada di BSBK mulai 2019 kecuali di tahun 2023 ini karena ada usulan dinas permintaan air bersih, pengeboran dan sebagainya maka saya kasih,” ungkapnya.
Menurut Pak Ketua sapaan akrab Ketua DPRD, hal ini dilakukan karena memang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, utamanya kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, pendukung utamanya ialah akses jalan.
“Disaat jalan lancar maka, transportasi lancar, angkut barang hasil pertanian lancar maka, tentu kos transport akan lebih rendah,” jelas Ahmat Dhafir.
Saat ditanya adanya kesan keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan di Bondowoso, Ahmat Dhafir menyebut harus objektif dalam melihat sebuah kebijakan.
“Siapapun pemimpinnya jika pembangunan hanya mengandalkan sumber anggaran dari APBD yang bersumber dari DAU, DAK juga dari PAD yang sudah ada standart maka, tidak akan pernah selesai,” cetusnya.
Lebih lanjut, Pak Ketua menjelaskan, bagaimanapun karena DAK Bondowoso cukup kecil maka, harusnya ada upaya lobi mencari tambahan anggaran.
“Apakah itu melalui DPR RI maupun dari Kementrian.Ini bukan membandingkan, DAK kita dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 milyar. Sementara pernah dulu di masa Pak Amin sempat mencapai 200 M,” katanya menjelaskan.
Masih Ahmat Dhafir, alasan selanjutnya dalam kesan keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan adalah kendala refocusing dampak pandemi Covid 19.
“Namun, sekalipun covid, kan masih ada anggaran dari pusat yang bisa istilahnya di senggek. Saya sendiripun saat covid sudah membantu dengan dana kompensasi Cukai,” ucapnya.
Sebelum dana cukai turun, Pak Ketua mengaku melakukan lobi untuk meminta dana tambahan ke Dirjen Bea Cukai dan disetujui untuk ditambah.
“Begitu anggaran cukai ditambah dan realisasi yang mengelola itu kan eksekutif bukan legislatif. Jika tidak terealisasi dengan maksimal maka, salahkan pembantunya jangan salahkan Bupati” cetusnya.
Menurut Ahmat Dhafir, 50 persen anggaran pokok pikiran DPRD tahun 2024 mencapai Rp. 500 juta dikalikan 45 anggota legislatif.
“Untuk 2024 ini, misalkan Rp. 500 juta dikali 45 Anggota Legislatif brarti sekitar Rp. 25 miliar. Kan jika untuk pembangunan jalan bisa mencapai 35 KM,” pungkasnya.
