Bondowoso, sinar.co.id,- Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus pacu terobosan agar sektor pariwisata tetap mampu menjadi penggerak ekonomi daerah meski berada di tengah tantangan efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan adalah memperkuat digitalisasi transaksi di destinasi wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut ditegaskan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso saat memaparkan strategi kerja tahun 2026 usai pembahasan bersama DPRD Bondowoso, Kamis (9/7/2026).
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budi Setiawan, mengatakan apresiasi DPRD terhadap capaian kinerja tahun 2025 menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan bahkan pacu kualitas pelayanan dan program kerja meskipun anggaran yang tersedia lebih terbatas.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi semangat bekerja. Program-program yang sudah berjalan, terutama kegiatan bersama komunitas yang mendapat antusiasme masyarakat, akan tetap kami lanjutkan semaksimal mungkin,” ujar Gede.
Ia mengungkapkan, realisasi serapan anggaran Disparbudpora pada tahun 2025 mencapai sekitar 93,7 persen. Adapun sisa anggaran yang belum terserap sebagian besar berasal dari belanja pegawai karena masih terdapat sejumlah formasi jabatan yang belum terisi.
Menurutnya, anggaran belanja pegawai tetap harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah, seperti pembayaran gaji, tunjangan, gaji ke-13, hingga gaji ke-14. Namun karena di tahun 2025 masih ada posisi yang kosong, sebagian anggaran tersebut tidak terserap secara penuh.
Disparbudpora Pacu PAD
Di sisi lain, Disparbudpora mulai memusatkan perhatian pada peningkatan PAD melalui pengelolaan destinasi wisata yang lebih modern dan transparan. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas penggunaan sistem pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Electronic Data Capture (EDC) di berbagai objek wisata.
Gede menjelaskan, digitalisasi transaksi tidak hanya memberikan kemudahan bagi wisatawan, tetapi juga membuat pencatatan pendapatan lebih akurat sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan di lapangan.
“Semakin banyak transaksi dilakukan secara non-tunai, maka proses pelaporan dan penyetoran pendapatan juga semakin tertib, transparan, dan mudah dipantau,” katanya.
Untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap pembayaran digital, Disparbudpora juga menjalin kolaborasi dengan Bank Jatim. Kerja sama tersebut mencakup berbagai program promosi dan pemberian insentif bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan QRIS.
“Kami berharap adanya promo maupun reward dari Bank Jatim dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital ketika berwisata,” jelasnya.
Meski saat ini tingkat penggunaan transaksi digital di destinasi wisata Bondowoso masih berada di bawah 20 persen, Disparbudpora optimistis angkanya akan terus meningkat seiring gencarnya edukasi kepada masyarakat dan semakin luasnya fasilitas pembayaran non-tunai.
Tak hanya fokus pada digitalisasi, pemerintah daerah juga akan terus membenahi kualitas destinasi wisata agar semakin menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan yang diiringi transaksi digital, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Bondowoso diharapkan terus bertumbuh pada tahun 2026.
“Target kami bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadikan destinasi wisata Bondowoso semakin nyaman, modern, dan menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkas Gede.
