Bondowoso, Sinar.co.id,– Ketua tim pememamgan paslon Bagus KH. Imam Thahir yang juga wakil ketua Majlis Syari’ah DPW PPP Jatim, angkat bicara terkait beredarnya voicenote diduga merupakan suara dari KH. Salwa Arifin yang disinyalir tidak satu haluan dengan keputusan rekomendasi dari DPP PPP.
Hal ini disampaikannya, usai rakor pembentukan tim pemenangan Paslon Bagus(1), di ruang rapat DPC PPP Bondowoso pada Jumat, (30/08/2024).
Diketahui sebelumnya, muncul voicenote diduga suara ketua DPC PPP Bondowoso yang menurut KH. Imam Thahir dalam voicenote tersebut, suara mirip kyai Salwa Arifin menyebut jika dirinya mendukung Ra Hamid sehingga dianggap tidak mematuhi keputusan mengikat organisatoris partai.
“Saya juga heran padahal, jika dilihat dari konstitusi partai, begitu rekomendasi itu keluar dari DPP, itu sifatnya mengikat agar supaya diikuti oleh semua pengurus DPW dan DPC sampai ke tingkat PAC dan Ranting,” katanya.
Menurutnya, adapun muncul sikap pribadi dari seorang oknum, ini perlu dipertegas berbicara atas nama ketua DPC apa pribadi, jika pribadi maka, perlu dikaji ulang.
Voicenot Beredar, Ketua Tim Pemenagan Paslon “Bagus” Angkat Bicara
“Artinya, kapasitas dia sebagai ketua DPC secara organisatoris dengan sikap seperti itu adalah pelanggaran konstitusi partai. Pasti hal itu akan berdampak pada Surat Peringatan (SP) terhadap yang bersangkutan karena sudah tidak mampu dan tidak mau mengamankan keputusan DPP yang merupakan hierarki tertinggi dari Partai Persatuan Pembangunan,” jelasnya.
Imam Thahir juga menyebut jika, partai itu hakikatnya bukan milik DPW dan DPC mengingat, yang terdaftar di Menkumham itu, hanya DPP.
Maka, setiap pelanggaran yang ada di bawah muaranya pengambilan tindakan atau sanksi adalah DPP bukan DPC atau DPW.
“Jika itu atas nama pribadi, ya tanggalkan jabatannya sebagai ketua partai itu saja. Artinya dia sudah tidak mau berstatus sebagai ketua partai. Tapi, berstatus sebagai pribadi-pribadi sama dengan rakyat yang kebanyakan itu,” ungkapnya.
Masih ketua tim pemenangan Bagus, pada saat seorang kader partai menjabat di struktur partai, lanjut ketua tim pemenangan Bagus, otomatis diikatan oleh sebuah ikatan organisatoris yang diperkuat dengan SK ketua DPC.
“Maka, kewajiban mengamankan rekomendasi DPP itu, kewajiban organisatoris dan tidak boleh dihindari, jika dihindari tentu saja dianggap membelot atau membangkang terhadap keputusan di atasnya,” papar Imam Thahir.
Masih Imam Thahir, dirinya memberikan instruksi kepada seluruh kqder PPP untuk mendukung keputusan organisasi partai.
“Harapanya satu, setiap keputusan DPP itu ditaati dan tidak lagi diperdebatkan karen, itu sudah final dan mengikat. Yang tidak mau ya monggo kami persilahkan untuk tidak lagi bergabung dengan PPP,” pungkasnya.
