Scroll untuk membaca artikel
HukumPeristiwa

Kronologi Sengketa Cagar Budaya Gedung Wismilak Surabaya

1214
×

Kronologi Sengketa Cagar Budaya Gedung Wismilak Surabaya

Sebarkan artikel ini
Kronologi Sengketa Cagar Budaya Gedung Wismilak Surabaya Atas hasil penelusuran aset Polri di Jatim, penyidik Ditreskrimsus
Cagar Budaya Graha Wismilak Surabaya
Kronologi Sengketa Cagar Budaya Gedung Wismilak SurabayaAtas hasil penelusuran aset Polri di Jatim, penyidik Ditreskrimsus
Cagar Budaya Graha Wismilak Surabaya

Surabaya, Sinar.co.id  – Atas hasil penelusuran aset Polri di Jatim, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penggeledahan dan selanjutnya menyita lahan dan gedung Graha Wismilak di Jalan Darmo No. 36-38 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, dikutip dari RADAR SURABAYA.

Menurut Direktur Reskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman, terbongkarnya kasus dugaan pemalsuan dokumen itu bermula pada awal Maret 2023. Saat itu Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto melakukan pengecekan pada aset-aset Polri.

Kronologi Sengketa Cagar Budaya Gedung Wismilak Surabaya

Baca Juga: Pandanga Pakar Hukum Atas SKHGB Graha Wismilak yang Dinilai Cacat

Dari hasil supervisi, Polri seharusnya memiliki aset kompensasi yang dijanjikan melalui alih lahan kantor Polrestabes Surabaya Selatan di Jalan Raya Darmo No. 36-38 yang kini menjadi Gedung Wismilak seluas 3.000 meter persegi.

Baca Juga :   Taman Nasional Baluran, Terjunkan 67 Personel Atasi Kebakaran Hutan

Selain mendapat kompensasi, kata Farman, polisi juga dijanjikan bangunan mapolres baru dan kendaraan operasional untuk patroli. Kompensasi itu dijanjikan usai terbit Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 648 dan 649 pada gedung eks Mapolres Surabaya Selatan di Jalan Darmo No. 36-38 tersebut.

Anehnya, kata Farman, HGB bisa terbit saat bangunan masih ditempati sebagai kantor polisi. Pihaknya baru menyadari setelah dilakukan pendalaman.

Usut punya usut, kompensasi yang dijanjikan itu ternyata tak pernah ada. Begitu pula dengan bangunan sebagai tukar guling atau alih lahan. “Ada aset Polri yang pada waktu itu masih mengacu pada perjanjian PT Hakim Sentosa, harusnya ada tanah 3.000 meter persegi sebagai pengganti. Namun faktanya tidak ada,” bebernya.

Baca Juga :   Dua Tokoh Muda Jember Utara, Edi Junaidi, SH, dan Ali Safit Tarmizi, SH, MH, Kejar Pendidikan Hukum di Desa-desa

Atas dasar itulah, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto memerintahkan melakukan penyelidikan. Sehingga ada temuan dugaan pemalsuan akta otentik terhadap kepemilikan tanah dan gedung di Jalan Darmo No. 36-38 yang kini dikuasai PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

Dalam sejarahnya, lanjut Farman, Kapolda Jatim saat itu sempat meminta izin Pemkot Surabaya untuk memindahkan kantor polisi di Jalan Darmo No. 36-38 ke lahan milik Pemkot Surabaya. Namun, lahan tersebut ternyata berstatus pinjam. Polresta Surabaya Selatan yang kini menjadi Polsek Dukuh Pakis menempati lahan milik Pemkot.

Baca Juga :   Merasa Tak Terima Pinjaman, Tanah Warga Prajekan Hendak Disita BPR Bondowoso

Setelah ditelisik, lahan yang ditempati itu ternyata bukan tanah kompensasi. Namun adalah tanah pinjaman yang baru dihibahkan Pemkot Surabaya pada tahun 2019. Menurutnya, pada tahun 1993 hingga 2019, status polisi masih pinjam pakai tanah.

“Bukan penggantinya. Kita tertipu, tanah itu diluar kompensasi, dan dibungkus seolah-olah pengganti kompensasi. Masyarakat tahunya diganti sama tanah yang di Dukuh Pakis, ternyata kita baru tahu itu baru dihibahkan kemarin tahun 2019,” bebernya.

Ikuti update berita terbaru di Google News sinar.co.id


Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page