Bondowoso, Sinar.co.id,- Banyaknya kesimpang siuran pemberitaan dalam gerak pendalaman atas rentet Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bondowoso memang selayaknya, menjadi evaluasi bagi KPK agar, dalam kinerja ke depan, dapat memberikan keterangan resmi di daerah tugas.
Hal ini disampaikan Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Bondowoso, Ahroji, dalam menyikapi keharusan evaluasi KPK atas dampak yang timbul beberapa pekan terakhir dari kinerja pendalaman lanjutan KPK di Bondowoso.
“Langkah KPK dalam upaya memberantas upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) utamanya di Bondowoso, memang perlu di dukung dan jika perlu dibantu dalam hal mempermudah proses kinerjanya,” kata Ahroji Sabtu, (25/11/2023).
Meski demikian, menurut Ahroji, perlu ada evaluasi dalam langkah kinerja yang dijalankan oleh KPK.
Utamanya dalam pentingnya KPK bisa memberikan informasi minimal usai pendalaman atau dengan memberi keterangan garis besar saja.
“Sehingga dengan demikian, tidak terjadi efek pemberitaan yang multi tafsir dan efek menduga-duga yang bisa meresahkan masyarakat,” ucapnya.
Ahroji juga menjelaskan, jika dalam dekade pekan ini, masyarakat cukup dibuat resah oleh kesimpang siuran sejumlah berita yang beredar.
Dimana salah satunya terjadi pada hasil pemeriksaan di Pendopo Kabupaten Bondowoso. Dalam pemberitaan ada yang menyuguhkan informasi jika didapati bukti berkas dan uang tunai oleh KPK. Sementara disisi lain, pihak Pemkab Bondowoso membantah hal tersebut.
“Selain itu, juga atas pemeriksaan di Kabupaten Jember yang KPK sempat memeriksa kantor CV Arta Guna namun, justeru ada pihak dari perusahaan tersebut yang membantah,” katanya.
Menurut Bupati Lira, memang sebagian tugas pokok dan fungsi KPK, menjadi dasar kerahasian privasi tugas hingga, berakhirnya masa pemeriksaan.
“Akan tetapi minimal, dalam gerak langkah disetiap titik atau akhir sementara penyelidikan, dapat tersiar kepada publik walaupun hanya secara garis besar saja.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Bondowoso yang juga merambah ke Kabupaten Lain ini, cukup menimbulkan keresahan masyarakat.
Mengingat dari pihak terperiksa bersangkutan, hingga timbul pelurusan berita.
“Oleh karenanya, jangan sampai adanya tugas mulia KPK ini, menjadi asumsi buruk dan menjadi tunggangan empuk melalui media masa lewat segelintir politisi. Mengingat ini kan masuk dalam tahun demokrasi politik,” pungkasnya.
Klick Juga Video Terkait
di Bawah 👇
