Scroll untuk membaca artikel
Politik

Pakar UPH Yakin Mahfud Bisa Jadi Benahi Persoalan Hukum di Dalam Indonesia

332
×

Pakar UPH Yakin Mahfud Bisa Jadi Benahi Persoalan Hukum di Dalam Indonesia

Sebarkan artikel ini
Pakar komunikasi kebijakan pemerintah Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, meyakini calon duta

DKI Jakarta, Sinar.co.id,- Pakar komunikasi kebijakan pemerintah Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, meyakini calon duta presiden Mahfud MD sanggup membenahi persoalan hukum di Indonesia.

 

Pakar UPH Yakin Mahfud Bisa Jadi Benahi Persoalan Hukum di Dalam Indonesia

“Ganjar punya komitmen kebijakan pemerintah di area bidang hukum. Saya pikir, Ganjar akan memberi tugas-tugas itu terhadap Mahfud MD,” kata pakaar dari UPH di  Jakarta, Senin.

Menurut pakar komunikasi kebijakan pemerintah, Mahfud pada waktu ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, kemudian Ketenteraman (Menkopolhukam).

Sebelumnya, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008–2013.

Pada era Mahfud, kata dia, MK punya citra yang mana yang dimaksud sangat baik pada mata publik.

Baca Juga :   Disebut Beda Visi, Anggota DPRD FPKS Bondowoso Pindah Partai

“Saya percaya Ganjar Pranowo akan sepenuhnya mengandalkan Mahfud untuk memulihkan kepercayaan umum terhadap lembaga peradilan,” katanya.

Emrus berpendapat dengan rekam jejak itu, Mahfud tak akan jadi ‘ban serep’ atau sekadar ‘kameo’ pada pemerintahan.

Di lain sisi, Ganjar bukan tipikal politikus ‘one man show’ yang digunakan mana senang menangani segala urusan sendirian.

Itu terlihat dari sepak terjang Ganjar sejak menjadi anggota DPR dan juga Gubernur Jawa Tengah.

“Dia (Ganjar, red.) orang yang tersebut bekerja pada tim. Dia telah ada lakukan itu ketika pada DPR juga menjadi gubernur,” ujarnya.

Bakal besarnya peran Mahfud di area tempat pemerintahan, kata Emrus, juga tersirat dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga :   Dua Pendamping Ganjar Sudah Menghadap Ketum PDIP

Saat mendeklarasikan pasangan Ganjar-Mahfud, Megawati sempat berpesan agar Mahfud membantu membenahi bidang hukum apabila pasangan itu memenangi pemilihan presiden.

Belakangan, Mahfud memang sebenarnya sebenarnya kian rutin bicara persoalan lemahnya penegakan hukum dalam tempat Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, pendamping Ganjar Pranowo itu menyampaikan separuh persoalan bangsa akan segera selesai jikalau hukum mampu semata dijalankan seadil-adilnya tanpa manipulasi.

“Kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa, hukum harus ditegakkan dengan benar. Sekitar 50 persen persoalan bangsa selesai. Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum,” kata Mahfud pada sebuah momen sosialisasi dalam tempat Madura, Hari Hari Sabtu (18/11).

Baca Juga :   Baner Bacapres Amin Ditertibkan, Protes WA Tak Bernama, Dilayangkan ke Satpol PP Bondowoso

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden juga juga perwakilan presiden menjadi kontestan Pemilihan Umum Presiden juga Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Audien Pilpres 2024 terdiri melawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga sudah ada pernah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan kata-kata pada tanggal 14 Februari 2024.

Ikuti update berita terbaru di Google News sinar.co.id


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page