Jakarta, Sinar.co.id,– Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) menjadi langkah strategis yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial di era modern.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa, program transformasi digital ini akan membawa perubahan besar, baik untuk kebutuhan internal maupun pelayanan publik eksternal.
Transformasi Digital sebagai Warna Baru Kemenkum
Dalam Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Soepomo, Selasa (14/01/2025), Supratman mengungkapkan bahwa transformasi digital adalah kunci untuk menciptakan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel di internal kementerian. Selain itu, program ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara signifikan.
“Program transformasi digital ini akan memberi warna baru untuk Kemenkum. Baik untuk kebutuhan internal berupa manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, maupun untuk eksternal yaitu pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Supratman, yang akrab disapa Maman.
Maman menegaskan bahwa di tengah perubahan zaman, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Integrasi Teknologi dalam Layanan Kemenkum
Program transformasi digital Kemenkum mencakup pengembangan platform superapps yang akan mengintegrasikan berbagai layanan kementerian, termasuk manajemen talenta.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi bagi pegawai Kemenkum serta masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dan administrasi.
“Kunci keberhasilan program ini adalah penguasaan teknologi informasi oleh pegawai. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas kami,” tambah Maman.
Selain itu, Kemenkum juga akan memperkuat layanan daring melalui situs resmi kemenkum.go.id.
Dengan pendekatan berbasis teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan hukum secara mudah, cepat, dan transparan.
Fokus Pada Keamanan Data
Di tengah perkembangan transformasi digital, Supratman juga menyoroti pentingnya keamanan data.
Menurutnya, potensi risiko kebocoran data harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang strategis dan terencana.
“Pengamanan data adalah tanggung jawab bersama. Saya instruksikan kepada Pusdatin, Sekjen selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasehat Menteri, Direktur Teknologi Informasi di Ditjen Kekayaan Intelektual, dan Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk memastikan hal ini menjadi prioritas utama,” tegas Supratman.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data masyarakat dan lembaga tetap terlindungi dalam setiap proses digitalisasi yang dilakukan Kemenkum.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Dalam kesempatan yang sama, advokat muda Andres Andika menyatakan dukungannya terhadap program transformasi digital Kemenkum.
Menurutnya, langkah ini akan memberikan manfaat besar, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi ide transformasi digital ini. Dengan integrasi sistem yang kuat, potensi kebocoran data dapat diminimalkan, dan pelayanan hukum akan semakin mudah diakses masyarakat,” ujar Andres.
Andres juga mengajak para praktisi hukum lainnya untuk turut mendukung penuh program ini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat hukum akan menjadi kunci sukses transformasi digital di Kemenkum.
Partisipasi Pemangku Kepentingan
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Wakil Menteri Hukum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, seluruh pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama BPHN, staf ahli menteri, dan staf khusus menteri.
Partisipasi para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung implementasi transformasi digital.
Meningkatkan Layanan Publik Berbasis Teknologi
Transformasi digital di Kemenkum merupakan bagian dari visi besar menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan adaptif.
Dengan penerapan teknologi canggih dan fokus pada keamanan data, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi internal kementerian tetapi juga bagi masyarakat luas.
“Transformasi digital adalah langkah besar untuk menciptakan layanan publik yang prima. Kami ingin Kemenkum menjadi contoh bagi kementerian lain dalam hal inovasi dan pengelolaan teknologi,” tutup Supratman.
Dengan langkah yang terstruktur dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Kemenkum optimistis bahwa transformasi digital ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
