Jember, Sinar.co.id,- Aktivis senior yang juga tokoh masyarakat terkemuka di Tegal Boto, M Hassan, yang telah lama malang melintang di dunia gerakan pemuda Jember, dari Gerakan Pemuda Ansor hingga Kegiatan Tanggap Bencana Nasional, dengan tegas menyatakan bahwa penerapan Sistem Satu Arah (SSA) oleh Bupati Jember pada sejumlah jalan penting seperti Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau telah merugikan masyarakat setempat dan mahasiswa.
M Hassan, yang kerap disapa Cak Hassan, mengungkapkan keprihatinannya terkait kebijakan SSA yang diberlakukan oleh Bupati Hendy di beberapa jalan strategis di Jember. Dalam wawancaranya dengan awak media, dia menjelaskan, “Jelas ini merugikan masyarakat sekitar jalan yang diberi kebijakan SSA oleh Bupati Hendy. Kami juga menerima banyak keluhan dari mahasiswa yang menjadi terlambat dalam mengikuti proses perkuliahan karena harus mengikuti rute berkelok-kelok terlebih dahulu. Apalagi bagi warga yang sudah biasa beraktifitas di sekitaran jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau, kebijakan ini membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi sangat sulit dan ribet. Ini seperti perubahan 180 derajat.”
Keputusan Bupati Jember untuk menerapkan SSA bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi arus kendaraan di wilayah tersebut. Namun, Cak Hassan bersama sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lainnya berpendapat bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan manfaatnya.
Masyarakat setempat merasa terbatas dalam mobilitas mereka, terutama para pengguna jalan yang biasanya melakukan perjalanan dari arah berlawanan. Selain itu, para mahasiswa di daerah ini merasa kesulitan untuk mengatur waktu perjalanan mereka, yang akhirnya berdampak pada proses perkuliahan mereka.
Cak Hassan menegaskan bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat serta mempertimbangkan ulang kebijakan yang telah diterapkan. Dia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusi yang lebih baik bagi masyarakat dan mahasiswa di Jember.
Kendati begitu, perdebatan mengenai kebijakan SSA ini terus berlanjut, dan pemerintah daerah diharapkan akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata tanpa merugikan masyarakat setempat dan mahasiswa yang tengah mengejar cita-cita akademik mereka.
