Bondowoso, sinar.co.id,- Evaluasi progres pembangunan awal tahun yang digelar usai rapat di Sabha Bina, Rabu (15/4/2026), menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengukur arah pembangunan. Hasilnya, capaian kinerja masih tergolong aman, namun belum cukup untuk berpuas diri.
Arah Pembangunan Kabupaten Bondowoso
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathor Rozi, menegaskan bahwa posisi saat ini memang masih “on the track”, tetapi membutuhkan akselerasi di sejumlah sektor strategis.
Salah satu sorotan utama adalah realisasi belanja daerah yang baru menyentuh kisaran 17 persen. Angka ini dinilai belum optimal untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Belanja pemerintah itu motor penggerak ekonomi. Kalau lambat, dampaknya langsung terasa ke masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, evaluasi juga menyentuh kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkab mulai memetakan OPD dengan capaian tertinggi hingga terendah sebagai dasar pembinaan dan perbaikan kinerja ke depan.
Di sisi lain, isu kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Data sementara menunjukkan angka kemiskinan berada di kisaran 12,2 persen. Meski belum final, pemerintah memilih tidak menunggu untuk bergerak.
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, Pemkab mengandalkan Data Center Center (DCC) sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dengan DTKS, Regsosek, dan P3KE. Proses verifikasi lapangan atau ground checking pun masih terus berlangsung.
“Data itu fondasi kebijakan. Kalau datanya keliru, intervensinya juga bisa meleset,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bondowoso menyiapkan tiga jurus utama: menekan beban pengeluaran warga lewat bantuan sosial, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, serta mengurangi kantong kemiskinan dengan pembangunan infrastruktur dasar.
Selain itu, efisiensi anggaran juga mulai diperketat, termasuk penghematan energi dan operasional kendaraan dinas.
Beberapa kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi kini menjadi fokus prioritas. Pendekatan pembangunan diarahkan lebih spesifik, menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat di tiap wilayah.
Di akhir evaluasi, Sekda menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat dan media.
“Ini bukan kerja satu pihak. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya.
