Bondowoso, sinar.co.id,- Aturan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) menjadi salah satu sorotan utama dalam sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso bersama Kejaksaan Negeri, Polres dan Inspektorat.
Kegiatan bertema “Kolaborasi Mengawal dan Mengawasi Dana Desa untuk Desa yang Lebih Baik” tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Pujer, Kamis (19/11/2026), dengan peserta seluruh kepala desa dari Kecamatan Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin dan Ijen.
Kepala DPMD Bondowoso, Mahfud Djunaedi, mengungkapkan bahwa persoalan TKD masih membutuhkan penataan serius, mulai dari pemetaan aset, pemanfaatan hingga mekanisme penyewaan. Bahkan, hingga kini pemerintah daerah belum memiliki data konkret mengenai keseluruhan aset TKD yang dimiliki desa-desa di Bondowoso.
“Paling krusial adalah aturan, pemetaan dan pemanfaatan TKD. Karena itu, Inspektorat saat ini sudah turun melakukan pemetaan untuk mengetahui bagian mana saja yang menjadi TKD di Bondowoso,” ungkap Mahfud.
Ia menjelaskan, regulasi pengelolaan TKD saat ini masih dalam proses penggodokan dan ditargetkan dapat diterbitkan serta diterapkan pada 2027 mendatang.
Salah satu poin yang akan diatur adalah besaran sewa lahan TKD berdasarkan klasifikasi atau kelas tanah di masing-masing desa. Artinya, nilai sewa TKD kelas satu tentu tidak akan disamakan dengan tanah yang berada pada kelas di bawahnya.
Mahfud juga mengingatkan agar seluruh kepala desa tertib administrasi, terutama dalam mencatat setiap transaksi pemanfaatan maupun penyewaan TKD.
“Berapa pun nanti nilai sewanya, apabila ada perselisihan harga, yang terpenting Pak Kades wajib mencatat seluruh transaksi. Apapun yang dilakukan harus tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Aturan yang Disesuaikan
Menurutnya, pemanfaatan TKD tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan desa, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendanaan kegiatan kemasyarakatan yang belum terakomodasi dalam anggaran reguler. Namun, penggunaannya harus tetap sesuai ketentuan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Anggaran itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan desa. Penganggarannya wajib tercatat sebagai bahan laporan keuangan,” tambahnya.
Melalui sosialisasi Jaga Desa ini, Mahfud berharap kepala desa tidak hanya memahami aturan pengelolaan keuangan dan aset desa, tetapi juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten maupun Aparat Penegak Hukum (APH) apabila menemukan persoalan regulasi.
“Jangan sampai tidak paham, kemudian tidak mau memanfaatkan layanan pendampingan. Kalau ada hal yang belum dipahami, jangan segan-segan berkoordinasi,” pungkasnya.
Penataan TKD kini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah desa di Bondowoso. Sebab, selain menyangkut tertib administrasi dan kepastian hukum, pengelolaannya juga berkaitan langsung dengan potensi aset desa dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.












