Bondowoso, sinar.co.id,- Optimalisasi serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di tengah capaian PAD yang telah menyentuh 73 persen hingga November 2026, realisasi PBB justru masih tertinggal dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kepala Bagian Pendapatan Daerah, Slamet Yantoko, mengungkapkan bahwa serapan PBB baru berada di kisaran 64 persen jika tidak memperhitungkan piutang. Namun, apabila seluruh piutang yang belum tertagih ikut dimasukkan dalam perhitungan, capaian penerimaan PBB bahkan hanya sekitar 40 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pajak yang belum berhasil dikonversi menjadi pendapatan daerah. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menyangkut akurasi data yang selama ini menjadi salah satu kendala penagihan.
Kendala PR Serapan
“Kendala pertama karena data tidak sama. Kami sudah membuka ruang untuk perbaikan data sampai bulan November ini. Mudah-mudahan data-data yang kemarin dikeluhkan tidak benar bisa segera diajukan kepada kami untuk diperbaiki,” ungkap Slamet.
Persoalan ketidakcocokan data wajib pajak dengan kondisi di lapangan menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Bapenda telah membuka kesempatan pembenahan data agar objek maupun identitas wajib pajak yang bermasalah dapat diverifikasi dan diperbaiki.
Kesenjangan penerimaan PBB juga terlihat antarwilayah kecamatan. Sumberwringin, Klabang, dan Taman Krocok tercatat sebagai kecamatan dengan capaian tertinggi. Sementara Tamanan dan Wonosari masih berada di posisi terbawah.
Di sisi lain, Bapenda juga tengah mempersiapkan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2027. Slamet menyebut progres persiapannya telah mencapai sekitar 90 persen, termasuk proses pembenahan data yang sebelumnya diajukan.
“Untuk persiapan SPPT 2027, progresnya sudah sekitar 90 persen,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi PAD Bondowoso secara keseluruhan telah mencapai sekitar 73 persen. Dari sejumlah komponen penerimaan, pajak daerah baru terealisasi 67 persen, sedangkan retribusi daerah mencapai 73 persen.
Adapun pendapatan lain-lain yang sah serta penerimaan dari bagi hasil perbankan masing-masing telah mencapai 100 persen. Salah satu sumber serapan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari pemanfaatan dan sewa aset milik pemerintah daerah.
Dengan capaian tersebut, sektor PBB menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian lebih serius. Bapenda tidak cukup hanya mengandalkan pembaruan data dan penerbitan SPPT, tetapi juga perlu memperkuat strategi penagihan piutang serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Sebab, tingginya potensi pajak tidak akan banyak berarti apabila belum mampu direalisasikan menjadi penerimaan nyata. Optimalisasi PBB pun menjadi ujian tersendiri bagi Bapenda untuk mempersempit kesenjangan antara potensi pendapatan dan realisasi yang masuk ke kas daerah.
