Bondowoso, sinar.co.id,- Delapan kepala desa (Kades) hasil Pergantian Antarwaktu (PAW) resmi dilantik oleh Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, di Pendopo Raden Bagoes Asrah, Kamis (12/11/2026). Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa transisi kepemimpinan di delapan desa.
Delapan kepala desa tersebut berasal dari Desa Kladi, Penang, Leprak, Wonokusumo, Padasan, Kupang, Kemirian, dan Gunungsari.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Dr. Fathur Rozi, kepala perangkat daerah, para camat, Kapolsek, Danramil, serta keluarga kepala desa yang dilantik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Masa jabatan antarwaktu mungkin lebih singkat, tetapi tanggung jawabnya sama penuh,” tegas As’ad.
Ia juga meminta para kepala desa segera membangun komunikasi dengan masyarakat, mengutamakan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, serta tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten apabila menghadapi kendala.
Kades Harus Merangkul, Kontestasi Sudah Usai
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyampaikan pesan cukup tajam kepada delapan kepala desa yang baru dilantik. Ia meminta agar tidak ada lagi sekat politik setelah proses pemilihan selesai.
“Hari ini Bapak dan Ibu sudah menjadi orang tua semua warga di desa. Jangan lagi pilih-pilih, mana yang pendukung saya atau bukan. Semua harus dirangkul, kalau perlu diundang dan didatangi,” pesannya.
Bahkan, Ahmad Dhafir mengingatkan agar para kepala desa tidak menggelar syukuran kemenangan secara berlebihan.
“Saya ingin berpesan, setelah pulang nanti jangan ada syukuran. Tiru Bupati dan Wakil Bupati, ketika terpilih tidak melaksanakan syukuran. Sebab, bersyukur atas kemenangan itu sama halnya mensyukuri kekalahan orang lain,” ujarnya.
Tak hanya soal kepemimpinan, Ahmad Dhafir juga menyoroti keterbatasan anggaran desa akibat kebijakan efisiensi. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih kreatif dalam membangun infrastruktur, terutama jalan desa.
Ia mengungkapkan, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong skema dukungan berupa hibah material aspal kepada desa. Dengan demikian, pemerintah desa dapat mengalokasikan APBDes maupun Dana Desa untuk kebutuhan material dan upah tenaga kerja.
“Karena kemampuan keuangan desa sudah berkurang, pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk hibah kepada pemerintah desa, tetapi bukan berupa uang, melainkan aspal,” jelasnya.
Namun, Ahmad Dhafir memberikan penekanan agar pembangunan tidak dibebankan kepada masyarakat melalui penarikan sumbangan.
“Jangan meminta sumbangan, jangan meminta bantuan kepada warga. Pemerintah desa harus mengelola anggaran sesuai kemampuan. Jangan sampai masyarakat justru dibebani,” tegasnya.
Pelantikan tersebut menjadi momentum awal bagi delapan kades untuk membuktikan komitmen pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik. Tantangannya kini bukan sekadar menjalankan pemerintahan, tetapi juga menghadirkan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
