Bondowoso, sinar.co.id,- Keterbatasan fiskal Kabupaten Bondowoso mulai berdampak terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu yang menjadi sorotan adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso, yang justru harus menghadapi pengurangan anggaran di tengah pentingnya fungsi pengawasan internal pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Gina Belanza Mulia, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, Inspektorat memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Anggaran Inspektorat
Gina mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran Inspektorat dalam APBD 2026 sebesar Rp8,1 miliar. Namun, angka tersebut baru memenuhi sekitar 66,67 persen dari kebutuhan anggaran ideal.
Ironisnya, pada 2027 anggaran tersebut kembali diproyeksikan berkurang sekitar Rp2 miliar. Jika pengurangan itu terealisasi, pemenuhan kebutuhan anggaran ideal Inspektorat diperkirakan merosot hingga sekitar 50 persen.
“Kalau anggarannya dipotong sedemikian rupa, jelas akan berdampak dan menghambat kinerja Inspektorat. Padahal, Inspektorat ini menjaga marwah dan wajah Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan,” tegas Gina, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah semestinya tidak membuat kebutuhan pengawasan internal pemerintah terabaikan. Apalagi, optimalisasi peran Inspektorat menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia khawatir, minimnya dukungan anggaran akan membuat sejumlah program pengawasan dan pembinaan tidak berjalan maksimal. Padahal, pengawasan yang kuat dibutuhkan untuk memastikan setiap program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan sesuai ketentuan.
Gina menegaskan, kebutuhan anggaran yang benar-benar mendesak harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, jangan sampai efisiensi anggaran justru melemahkan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami akan coba usahakan agar kebutuhan yang benar-benar krusial tetap mendapatkan perhatian. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru menghambat fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
