Bondowoso, sinar.co.id,- Sebanyak 391 kepala keluarga (KK) petani hutan di Kecamatan Ijen resmi menjalin kemitraan pengelolaan kawasan hutan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Agroforestry dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso, Senin (2/11/2026).
Kerja sama ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat di enam desa di Kecamatan Ijen untuk memperoleh akses legal pengelolaan lahan sekaligus membuka peluang mendapatkan pupuk bersubsidi, bantuan bibit hingga alat pertanian.
Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa kawasan hutan Ijen yang berada dalam cakupan pengelolaan Perhutani mencapai sekitar 13.000 hektare. Dari jumlah tersebut, 6.000 hektare merupakan hutan produksi dan 7.000 hektare hutan lindung.
“Untuk hutan produksi bisa dimanfaatkan melalui agroforestry pertanian, sedangkan di hutan lindung diarahkan pada tanaman kopi dan buah-buahan,” jelasnya.
Misbakhul menyebut, sesuai ketentuan, setiap penerima PKS mendapatkan alokasi maksimal dua hektare. Saat ini, Perhutani juga tengah melakukan seleksi dan penataan ulang lahan menyusul kebijakan pemutihan, terutama terhadap penggarap yang sebelumnya menguasai lahan lebih dari ketentuan tersebut.
Namun, penyesuaian luas lahan akan dilakukan secara selektif agar tidak memunculkan persoalan baru. Penggarap yang telah memiliki dua hektare tidak dapat menambah luasan, sementara mereka yang masih di bawah ketentuan tersebut berpeluang memperoleh tambahan sesuai hasil evaluasi.
Menurutnya, konsep agroforestry bukan sekadar memberikan akses pemanfaatan lahan, melainkan membangun keseimbangan antara tanaman kehutanan dan tanaman produktif masyarakat.
“Kami ingin masyarakat sejahtera, tetapi hutan tetap lestari. Tanaman kehutanan harus tetap terjaga, sementara masyarakat juga bisa memperoleh manfaat ekonomi dari tanaman pertanian, perkebunan, kopi maupun buah-buahan,” tegasnya.
Ke depan, kemitraan tersebut bahkan berpeluang dikembangkan menjadi agroforestry plus peternakan, sejalan dengan rencana pengembangan sektor peternakan oleh pemerintah daerah. Integrasi pertanian, perkebunan, peternakan hingga pariwisata diharapkan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan.
Misbakhul juga mengingatkan agar fasilitas kemitraan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Masyarakat diminta tidak merusak kawasan hutan serta bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran, banjir dan erosi.
Ia menegaskan, keberadaan PKS juga memiliki arti penting dalam membuka akses bantuan pemerintah. Sebab, penggarap kawasan hutan yang tidak memiliki dasar kerja sama tidak dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan sebagai penerima program bantuan.
“Dengan adanya PKS, masyarakat memiliki pintu untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, bantuan bibit dan alat pertanian. Sekarang penyaluran pupuk menggunakan sistem e-RDKK yang berbasis by name, by address, dan by object,” ungkapnya.
Hindari Saling Klaim Lahan Antar Petani
Selain legalitas dan bantuan, Perhutani juga akan melakukan pengukuran serta pendataan penggarap secara bertahap untuk mencegah tumpang tindih penguasaan lahan. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi saling klaim antarmasyarakat, termasuk persoalan lahan warisan yang berpotensi berujung ke ranah hukum.
Misbakhul mencontohkan persoalan saling klaim lahan yang pernah terjadi di wilayah Sumberwringin sebagai pelajaran agar penataan lahan dilakukan secara tertib dan transparan.
Melalui kemitraan ini, Perhutani berharap hubungan perusahaan negara dengan masyarakat semakin kuat. Bukan hanya membuka akses ekonomi bagi petani hutan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terpelihara.
Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar siapa yang menggarap lahan, melainkan bagaimana masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
