Bondowoso, sinar.co.id,- Perencanaan dan pembagian anggaran eksekutif di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Bondowoso, Samsul Hadi.

Ia menilai, arah perencanaan anggaran eksekutif saat ini belum sepenuhnya visioner karena dinilai kurang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah program dan kegiatan dinas disebut masih minim menyerap aspirasi warga, meskipun kebutuhan di lapangan justru membutuhkan perhatian lebih serius.

Kritik tersebut disampaikan Samsul Hadi usai mengikuti rapat kerja bersama sejumlah pimpinan OPD di Kantor DPRD Bondowoso, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, penyusunan roadmap anggaran seharusnya tidak hanya bertumpu pada kajian administratif di atas meja. Lebih dari itu, setiap kepala dinas harus memahami kondisi lapangan dengan turun langsung menemui masyarakat.

“Kalau roadmap anggaran berdasarkan kajian, seharusnya sebelum mengajukan ke DPRD, pemangku dinas itu turun ke bawah. Melihat dan meninjau langsung kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Samsul menyebut, aspirasi masyarakat sebenarnya telah tersedia melalui berbagai saluran, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD hingga berbagai forum penyerapan aspirasi lainnya.

Namun, ia menyayangkan hasil penjelasan sejumlah pimpinan OPD, termasuk Baperida, yang menurut pengamatannya belum menunjukkan keberpihakan anggaran secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia bahkan mempertanyakan klaim peningkatan kualitas pembangunan apabila fakta di lapangan masih ditemukan pekerjaan infrastruktur yang hasilnya tidak bertahan lama.

“Katanya sudah ada perubahan dari sisi kualitas pelayanan maupun pembangunan. Namun, salah satu faktanya, ada jalan baru sepekan diperbaiki sudah rusak kembali. Itu baru satu contoh, saya masih punya banyak bukti lain yang sama persis,” ungkapnya.

Disparbudpora Minim Anggaran, Ijen Geopark Butuh Keseriusan

Sorotan Samsul Hadi tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur. Ia juga menilai alokasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) terlalu minim, padahal dinas tersebut tengah mengemban tanggung jawab besar dalam mendukung pengembangan Ijen Geopark.

Menurutnya, keberadaan Ijen Geopark semestinya menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sebab, berbagai program penunjang membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar potensi tersebut tidak sekadar menjadi kebanggaan atau slogan daerah.

“Disparbudpora Bondowoso saat ini mengemban amanah cukup besar dengan adanya Ijen Geopark. Berjalannya program penunjang Ijen Geopark ini memerlukan anggaran yang cukup. Namun, faktanya anggarannya sedikit sekali,” katanya.

Ia menilai, ketidaksesuaian antara target pembangunan dan dukungan anggaran justru berpotensi membuat program strategis daerah sulit diwujudkan secara maksimal.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Samsul menggunakan analogi sederhana tentang perjalanan menuju Jakarta dengan bekal yang tidak mencukupi.

“Ketidakvisioneran ini ibarat kita diperintah perjalanan ke Jakarta, tetapi anggarannya hanya Rp100 ribu. Kan tidak cukup. Ini sama dengan rencana pembagian anggaran pemerintah kita saat ini yang terjadi di eksekutif,” sindirnya.

Eksekutif Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak

Lebih jauh, Samsul menilai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan bukan semata-mata keterbatasan fiskal, melainkan juga lemahnya ketepatan dalam menentukan prioritas.

Ia mengkritik pola kerja birokrasi yang menurutnya masih cenderung reaktif, yakni baru mengambil tindakan setelah persoalan masyarakat mencuat ke ruang publik.

“Eksekutif hari ini saya rasa hanya penuh wacana, tetapi ketepatan sasaran tidak ada. Harusnya yang paling diprioritaskan itu aksi dan inovasi, turun ke bawah, memahami betul kondisi masyarakat,” tegasnya.

Ia bahkan menyindir fenomena yang belakangan dikenal dengan istilah no viral, no justice. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu untuk kemudian memberikan perhatian.

“Bayangkan saja, tidak akan ada tindakan atau antisipasi pada objek yang krusial sebelum ada keluhan. Istilah sekarang, ‘no viral, no justice’. Setelah viral baru ada tindakan. Kan harusnya sebelum terjadi sudah ada antisipasi dulu,” ujarnya.

Belajar dari Pemimpin yang Mengenal Wilayahnya

Sebagai pembanding, Samsul mencontohkan pola kerja Ketua DPRD Bondowoso yang menurutnya memiliki pemahaman cukup luas terhadap kondisi wilayah, termasuk gang-gang pelosok dan tokoh masyarakat di berbagai daerah.

Baginya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami laporan dan data administratif. Pemimpin harus mengenal wilayah yang dipimpinnya, mendengar langsung persoalan warga, sekaligus mencari solusi atas kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kalau ditanyakan kepada Ketua DPRD kita, gang pelosok mana yang tidak beliau tahu? Semua dijajaki, bukan hanya jalannya, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakatnya. Semata-mata untuk mendengar aspirasi dan mencarikan solusi masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan, anggota legislatif di masing-masing daerah pemilihan juga berupaya melakukan hal serupa melalui kegiatan turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dan memperjuangkan solusi sesuai kebutuhan warga.

Menurut Samsul, pola tersebut semestinya menjadi gambaran minimal bagi seorang pemimpin maupun pejabat publik dalam memahami wilayah dan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Karena itu, ia berharap jajaran eksekutif Bondowoso mulai mengubah pola perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan. Setiap OPD diminta lebih aktif membaca persoalan di lapangan, bukan sekadar menyusun program berdasarkan rutinitas birokrasi.

Baginya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya program yang tertulis dalam dokumen anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menjawab persoalan masyarakat.