Bondowoso, sinar.co.id,- Realisasi program fasilitasi ternak domba Ekor Gemuk (EG) di Kabupaten Bondowoso menuai keluhan dari kelompok penerima bantuan. Selain kondisi fisik ternak yang dinilai memprihatinkan, transparansi anggaran, spesifikasi domba, hingga mekanisme penyaluran bantuan turut menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah Sekretaris Komisi ll DPRD Bondowoso dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Bagus Heri Cahyono, mengaku menerima sejumlah pengaduan dari kelompok ternak penerima bantuan. Bahkan, tak berselang lama dari realisasi, salah satu domba yang dipelihara kelompok dilaporkan mati akibat penyakit.
“Awalnya saya mendapat pengaduan kelompok, jika satu ternak bantuan yang dipelihara ada yang mati karena penyakit,” ujar Bagus.
Ia menjelaskan, bantuan ternak yang disalurkan kepada kelompok di Desa Jurang Sapi tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Namun, Bagus mengaku tidak terlibat saat program direalisasikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Bondowoso. Akibatnya, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti nilai anggaran pembelian ternak, spesifikasi domba yang disalurkan, hingga pola pendampingan setelah bantuan diterima kelompok.
“Namun demikian, pada saat realisasi saya sama sekali tidak tau menau. Berapa anggaran pembelian kambingnya, spesifikasi seperti apa ternak yang disalurkan, hingga penanganan seperti apa setelah diserahkan pada kelompok,” ungkapnya.
Kondisi itu membuat Bagus mempertanyakan keterbukaan Disnakan, terlebih ketika keluhan justru bermunculan dari masyarakat yang menerima manfaat program tersebut.
Harga Pasar dan Kondisi Domba Jadi Pertanyaan
Bagus menuturkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi fisik domba bantuan yang dinilai kurus. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kualitas ternak dengan anggaran yang dialokasikan.
Ia menyebut, berdasarkan informasi harga pasar yang diketahuinya, harga domba jantan yang dinilai berkualitas super saat ini hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp. 1 juta per ekor, sedangkan betina sekitar Rp400 ribu hingga Rp. 600 ribu per ekor.
Dengan asumsi satu kelompok menerima 10 ekor domba betina dan satu ekor jantan, Bagus memperkirakan nilai pembelian ternak berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp10 juta per kelompok.
Sementara itu, ia mengaku mendengar informasi dari kelompok penerima bahwa pagu anggaran pengadaan ternak untuk satu kelompok disebut mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta.
Perbedaan angka tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka oleh Disnakan. Namun, taksiran berdasarkan harga pasar yang disampaikannya belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai nilai pengadaan sebenarnya sebelum dokumen anggaran, jumlah ternak, spesifikasi, dan komponen biaya diperiksa.
“Fakta di lapangan, kondisi fisik domba EG di kelompok itu mengecewakan. Kondisinya kurus-kurus. Kalau dijual di pasaran, misalnya laku Rp400 ribu, itu sudah untung,” ujarnya.
Bagus mengaku telah melihat langsung kondisi domba di kandang komunal milik masyarakat. Menurutnya, kondisi ternak yang kurus patut menjadi perhatian, terlebih setelah muncul laporan adanya domba yang mati.
Meski demikian, penyebab kematian ternak perlu dipastikan melalui pemeriksaan yang berwenang agar tidak semata-mata dikaitkan dengan kondisi fisik domba.
Jumlah Ternak Disebut Tidak Seragam
Keluhan yang diterima Bagus tidak hanya menyangkut kualitas fisik ternak. Ia juga mengaku memperoleh informasi dari kelompok penerima bantuan di luar daerah pemilihan (dapil) 2 Bondowoso mengenai jumlah domba yang diterima.
Menurut informasi tersebut, tidak semua kelompok mendapatkan 11 ekor ternak dengan komposisi 10 betina dan satu jantan. Ada kelompok yang disebut hanya menerima 10 ekor, terdiri atas sembilan betina dan satu jantan.
Perbedaan jumlah tersebut, kata Bagus, perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketidakpuasan di kalangan penerima bantuan.
Kepastian mengenai jumlah ternak yang seharusnya diterima masing-masing kelompok tentu perlu merujuk pada dokumen program, petunjuk teknis, serta berita acara serah terima bantuan.
Disnakan Diminta Terbuka, Bantuan Terancam Dikembalikan
Bagus menegaskan, dirinya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan persoalan sebelum memperoleh penjelasan langsung dari Disnakan Bondowoso yang nanti akan disondingkan pada fakta lapangan. Ia berencana mengoordinasikan seluruh keluhan tersebut dengan dinas terkait serta komisi dan fraksinya sebelum menentukan langkah berikutnya.
Menurutnya, dinas seharusnya membangun komunikasi yang terbuka dan kooperatif, baik dengan DPRD maupun masyarakat, terutama ketika program yang direalisasikan berasal dari aspirasi warga.
“Harusnya Disnakan Bondowoso lebih terbuka, kooperatif dalam berkoordinasi terhadap lintas sektor maupun masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengaku kecewa karena sejak awal tidak mendapatkan koordinasi formal mengenai realisasi program tersebut. Ironisnya, ketika persoalan muncul, dirinya justru menjadi salah satu pihak yang didatangi masyarakat untuk dimintai penjelasan.
Bagus menggambarkan situasi itu dengan pepatah Madura yang menurutnya relevan dengan kondisi yang dialami.
“Ibarat pepatah Madura, tidak merasakan nangkanya, tetapi kena getahnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyebut kedatangan sejumlah anggota kelompok ternak kepadanya bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan. Mereka bahkan disebut mendesak agar domba yang diterima dikembalikan melalui dirinya.
Bagus mengaku masih menahan langkah tersebut sembari menunggu kejelasan dari Disnakan Bondowoso. Ia tidak ingin persoalan berkembang tanpa terlebih dahulu ada komunikasi dan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
Kini, polemik bantuan domba EG tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah kualitas dan jumlah ternak telah sesuai dengan ketentuan pengadaan, bagaimana rincian anggaran per kelompok, serta sejauh mana pendampingan dilakukan setelah bantuan diserahkan.
Keterbukaan Disnakan Bondowoso menjadi penting untuk menjawab keluhan penerima sekaligus memastikan program yang bersumber dari anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok ternak.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak Disnakan Bondowoso mengenai keluhan kualitas ternak, rincian anggaran, perbedaan jumlah domba, dan laporan kematian ternak masih perlu diperoleh untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
