Bondowoso, sinar.co.id,- Sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Bondowoso yang bungkam dengan tidak menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 terus menjadi sorotan.
Di tengah perdebatan mengenai cepatnya tahapan pembahasan anggaran daerah, Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP Bondowoso, KH. Imam Thahir, justru memberikan apresiasi terhadap sikap fraksi tersebut.
Menurut Imam Thahir, Keputusan Fraksi PPP untuk tidak hadir dan tidak menyampaikan Pandangan Umum Fraksi bukan semata-mata bentuk diam. Sebaliknya, sikap tersebut dapat dibaca sebagai sebuah keputusan politik sekaligus bentuk kehati-hatian dalam menyikapi anggaran daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Menurut saya, alasan F-PPP Bondowoso sangat rasional dan bagus. Kondisi riil sekarang, pemerintah daerah itu minimal harus dilihat dari beberapa poin penting, salah satunya keberpihakan,” kata Imam Thahir.
Ia menilai keberpihakan terhadap kepentingan rakyat seharusnya menjadi salah satu parameter utama ketika DPRD membahas perubahan anggaran.
Karena itu, kata dia, apabila ada proses pembahasan yang dianggap terlalu cepat dan mendesak, sangat wajar apabila sebuah fraksi memilih mengambil sikap berbeda.
Bungkam Bukan Berarti Tak Punya Sikap
Imam Thahir menegaskan, sikap diam F-PPP dalam forum paripurna justru dapat dimaknai sebagai sikap politik.
Menurutnya, setiap fraksi memiliki hak untuk menentukan sikap, termasuk ketika merasa membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencermati sebuah kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dalam jumlah besar.
“Sekalipun sebelumnya sudah diputuskan oleh Banmus, yang menentukan schedule atau jadwal, F-PPP tetap punya hak untuk mengambil sikap. Bagi saya, sikap diam itu sebenarnya merupakan sikap juga,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah pembahasan anggaran yang bernilai besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat memang harus dikejar dengan tenggat waktu yang begitu singkat.
Sebab, menurut Imam Thahir, kehati-hatian bukan berarti menghambat proses pemerintahan. Justru kehati-hatian diperlukan agar produk kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“F-PPP rupa-rupanya menyadari bahwa produk pemerintah daerah itu harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka perlu kehati-hatian dan waktu dalam memutuskan kebijakan. Tidak memungkinkan memutuskan sesuatu yang besar dalam kurun waktu yang kilat,” ujarnya.
Banmus Bukan Harga Mati?
Pernyataan Imam Thahir kemudian mengarah pada persoalan yang lebih fundamental: sejauh mana keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD mengikat setiap fraksi dalam menjalankan sikap politiknya?
Ia berpandangan bahwa keputusan Banmus mengenai jadwal pembahasan bukanlah keputusan final yang otomatis menghapus ruang bagi fraksi untuk melakukan peninjauan maupun mengambil sikap berbeda.
Menurutnya, fraksi tidak harus selalu mengiyakan setiap keputusan Banmus apabila dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu dikaji kembali.
“Yang terjadi dalam Banmus itu bukan final yang harus disetujui oleh semua fraksi. Boleh saja fraksi tidak mengiyakan keputusan Banmus itu,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan, apabila setiap jadwal yang sudah ditetapkan dianggap tidak boleh dikritisi atau ditinjau ulang, maka ruang demokrasi dalam lembaga legislatif berpotensi menyempit.
“Kalau keputusan Banmus itu final, kan tidak ada tahapan yang tidak boleh dibantah. Padahal tahapan-tahapan itu memerlukan peninjauan ulang agar benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.
Jangan Sampai DPRD Sekadar Jadi Mesin Ketok Palu
Kritik Imam Thahir semakin tajam ketika menyinggung mekanisme pengambilan kebijakan di internal DPRD.
Ia mempertanyakan apakah seluruh tahapan pembahasan benar-benar mencerminkan keseriusan wakil rakyat dalam mengkaji kebutuhan masyarakat Bondowoso.
Menurutnya, jangan sampai proses politik di DPRD justru terjebak pada logika mengejar jadwal dan menyelesaikan agenda administratif, sementara substansi dan dampak kebijakan terhadap masyarakat kurang mendapatkan perhatian.
“Kalau di Banmus terjadwal dari schedule A hingga Z harus selesai begitu saja tanpa berpikir output dari sebuah produk Banmus itu sendiri, saya pikir DPRD perlu meninjau ulang kebijakan internalnya,” ujarnya.
Imam Thahir bahkan melontarkan kritik keras agar DPRD tidak terjebak pada pola pengambilan keputusan yang hanya bergantung pada instruksi kelompok atau kekuatan tertentu.
“Jangan-jangan DPRD dalam menentukan proses kebijakan itu hanya tergantung pada sang penentu dari salah satu fraksi atau kelompok tertentu. Tinggal ketok palu, satu instruksi, semuanya beres,” sindirnya.
Jika pola tersebut benar-benar terjadi, menurut dia, maka lembaga legislatif bukan sedang mengalami kemajuan, melainkan justru mengalami kemunduran.
“Jika demikian adanya, DPRD ini bukan maju, namun mundur ke belakang. Berarti tidak ada keseriusan dalam menentukan kebijakan,” katanya.
Analogi Makanan: Terlalu Cepat Bisa Keracunan
Untuk menggambarkan pentingnya kehati-hatian dalam membahas anggaran, Imam Thahir menggunakan analogi sederhana namun cukup menusuk.
Ia mengibaratkan DPRD seperti seseorang yang disuguhi makanan dalam jumlah banyak, tetapi dipaksa menghabiskannya dalam waktu singkat.
“Kalau DPRD ini disajikan makanan dan harus menghabiskan suguhan makanan itu dalam waktu singkat, ya bisa-bisa keracunan makanan,” ujarnya.
Analogi tersebut menggambarkan kekhawatirannya bahwa pembahasan anggaran yang terlalu terburu-buru justru dapat melahirkan persoalan di kemudian hari.
Baginya, anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen. Di balik setiap rupiah terdapat kepentingan publik yang harus dipertanggungjawabkan.
PPP Siapkan Evaluasi Internal
Terlepas dari perbedaan sikap antarfaksi, Imam Thahir menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan fraksi lain yang memilih mengambil keputusan berbeda dengan F-PPP.
Ia memahami bahwa setiap fraksi memiliki pertimbangan politik dan mekanisme masing-masing.
Namun, khusus di internal PPP, persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan partai.
“Selanjutnya ini akan kami bahas dalam internal DPC PPP Bondowoso. Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai, saya akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPC PPP untuk membahas beragam hal, utamanya produk yang ada di DPRD dan bagaimana kelanjutan proses itu,” ungkapnya.
Menurut Imam Thahir, posisi fraksi tidak dapat dilepaskan dari partai. Fraksi merupakan representasi politik partai di lembaga legislatif sehingga setiap keputusan yang diambil harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan partai.
“Mengingat fraksi itu juga merupakan kepanjangan dari partai, maka apa yang ada di fraksi merupakan tanggung jawab dari partai secara utuh,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka babak baru di internal PPP Bondowoso. Sikap F-PPP dalam pembahasan P-APBD 2026 kini tidak hanya menjadi persoalan di ruang paripurna DPRD, tetapi berpotensi menjadi bahan evaluasi politik di tingkat partai.
Pada akhirnya, polemik ini menyisakan satu pertanyaan penting: apakah pembahasan anggaran publik harus tunduk sepenuhnya pada kejaran jadwal, atau justru jadwal yang harus memberi ruang cukup agar wakil rakyat dapat memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak kepada rakyat?
Sebab, ketika anggaran menyangkut kepentingan masyarakat dalam jumlah besar, terburu-buru bukan selalu tanda produktif—bisa jadi justru tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai dicermati.
