Bondowoso, sinar.co.id,-Sikap permintaan maaf yang disampaikan Bupati Bondowoso bersama jajaran pemerintah atas viralnya penampilan Go Go Dancer dalam ajang Digital Days Bondowoso 2026 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, permintaan maaf dinilai tidak boleh menjadi akhir dari persoalan. Evaluasi menyeluruh dianggap menjadi harga mati agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Ahmadi, mengapresiasi sikap Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bapenda, yang secara terbuka mengakui adanya kelalaian dalam penyelenggaraan acara tersebut meskipun kesalahan itu tidak dilakukan langsung oleh mereka.
Menurutnya, keberanian pemerintah menyampaikan permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab moral yang patut diapresiasi, meskipun kesalahan tersebut disebut berasal dari pihak ketiga.
“Setelah saya mendapatkan klarifikasi, kesalahan mutlak dilakukan oleh pihak ketiga yang tanpa koordinasi secara detail menghadirkan Go Go Dancer dengan penampilan yang tidak senonoh,” ujar Ahmadi.
Ia menilai, secara substansi Digital Days Bondowoso memiliki tujuan yang positif. Kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui keterlibatan pelaku UMKM.
Namun, Ahmadi mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah agenda besar tidak cukup hanya diukur dari besarnya perputaran ekonomi atau ramainya pengunjung. Seluruh dampak negatif yang muncul juga harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Program ini baik, tetapi jangan sampai nilai positifnya tertutup oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” katanya.
Dibalik Sikap Permintaan Maaf
Menurut Ahmadi, sejumlah laporan masyarakat yang muncul selama pelaksanaan acara tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Selain polemik penampilan Go Go Dancer yang memicu kontroversi, juga dilaporkan adanya korban tawuran antarpenonton, keluhan sejumlah pelaku UMKM yang mengaku merugi hingga meminta pengembalian biaya pendaftaran, serta laporan kehilangan uang maupun barang milik pedagang.
Ia mengakui bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan risiko yang kerap menyertai penyelenggaraan event berskala besar. Meski demikian, risiko tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan evaluasi.
“Perputaran ekonomi mungkin besar secara laporan data dan manfaat edukasinya juga dirasakan masyarakat. Tetapi semua itu tidak bisa mengesampingkan pentingnya evaluasi, pengawasan, dan perencanaan yang lebih matang,” tegasnya.
Ahmadi berharap penyelenggara menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Menurutnya, setiap potensi persoalan, termasuk yang belum pernah terjadi sekalipun, harus dipetakan dan diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terulang. Bahkan hal-hal yang belum pernah terjadi pun harus benar-benar diantisipasi agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga,” pungkasnya.
Kontroversi Digital Days Bondowoso 2026 pun menjadi pengingat bahwa sebuah event bukan hanya soal kemeriahan panggung dan besarnya transaksi ekonomi.
Di balik gemerlap hiburan, profesionalisme penyelenggaraan dan kemampuan mengendalikan risiko menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah agenda publik.
