Bondowoso, sinar.co.id,- Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) agar memperkuat anggaran pemeliharaan jalan. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci menjaga kualitas infrastruktur sekaligus mencegah kerusakan yang lebih berat sehingga tidak terus membebani keuangan daerah.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, usai rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas BSBK di ruang Komisi III DPRD Bondowoso, Senin (6/7/2026).
Menurut Sutriyono, pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek rekonstruksi (recon) dan rehabilitasi (rehab). Jalan yang masih dalam kondisi baik justru harus diprioritaskan mendapatkan pemeliharaan rutin agar tidak cepat mengalami kerusakan.
“Tahun 2025 anggaran penanganan jalan mencapai sekitar Rp56 miliar. Namun masih ada beberapa paket pekerjaan yang belum terlaksana karena kendala regulasi. Yang terpenting, jalan yang sudah dibangun jangan dibiarkan tanpa pemeliharaan hingga akhirnya rusak kembali,” ujarnya.
Ia menilai pola pembangunan selama ini masih cenderung menunggu kerusakan membesar sebelum dilakukan penanganan. Padahal, menurutnya, perbaikan pada tahap awal jauh lebih efektif dan efisien.
“Masyarakat bertanya sederhana, kalau ada lubang kecil kenapa tidak langsung ditambal? Jangan menunggu kerusakannya melebar baru direhabilitasi. Pemeliharaan rutin harus diperkuat agar kondisi jalan tetap mantap,” tegasnya.
Sutriyono juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan harus dibarengi dengan pembangunan maupun normalisasi drainase. Tanpa sistem drainase yang baik, air hujan akan mempercepat kerusakan konstruksi jalan.
“Kalau hanya badan jalannya yang dibangun, sementara drainasenya diabaikan, maka umur jalan tidak akan panjang. Pembangunan jalan dan drainase harus berjalan bersamaan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III turut meminta Dinas BSBK menindaklanjuti berbagai catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari kekurangan volume pekerjaan hingga kelebihan pembayaran proyek. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi pembelajaran agar pelaksanaan proyek ke depan semakin akuntabel dan tidak mengulang kesalahan yang sama.
Selain itu, Komisi III memberikan dukungan terhadap program hibah aspal bagi masyarakat. Namun, DPRD menekankan agar bantuan material tersebut disertai pendampingan teknis sehingga hasil pekerjaan lebih berkualitas.
“Masyarakat siap bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan. Tetapi mereka juga perlu dibimbing mengenai teknik penambalan yang benar agar hasilnya lebih kuat dan tahan lama,” ujar Sutriyono.
Komitmen BSBK Sesuai Arahan Komisi lll
Sementara itu, Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, ST, mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat pemeliharaan rutin jalan sesuai arahan Komisi III DPRD dan kebijakan kepala daerah.
“Pemeliharaan rutin menjadi prioritas kami. Arahan kepala daerah jelas, kerusakan jalan jangan sampai bertambah. Karena itu kami juga mengusulkan adanya penambahan anggaran agar pemeliharaan dapat dilakukan lebih optimal,” jelas Ansori.
Ia mengakui anggaran yang tersedia saat ini masih belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pemeliharaan jalan kabupaten yang tersebar di berbagai wilayah.
“Selama ini anggaran hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan. Karena itu kami terus menyusun usulan tambahan anggaran agar cakupan pemeliharaan bisa diperluas,” katanya.
Ansori juga mengungkapkan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang tertunda akibat proses pengadaan. Meski demikian, secara keseluruhan realisasi kegiatan tahun anggaran 2026 telah mencapai sekitar 98 hingga 99 persen.
Terkait program hibah aspal, ia menjelaskan masyarakat maupun pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan apabila telah menyiapkan tenaga kerja serta material pendukung lainnya.
“Kabupaten menyediakan material aspal, sedangkan tim kami akan melakukan survei lapangan untuk menghitung kebutuhan sesuai kondisi ruas jalan. Tahun 2025 kami menerima hibah sekitar 250 drum aspal yang sudah disalurkan ke sejumlah lokasi, dan pada awal tahun 2026 program ini kembali berjalan,” pungkasnya.
