Bondowoso, Sinar.co.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso berikan klarifikasi atas munculnya pemberitaan perbedaan hasil rekrutmen KPPS yang dikeluarkan PPS dengan yang diunggah KPU.
Perbedaan hasil tersebut muncul pasca kejadian pengrusakan kantor PPS Tegal Jati, Kecamatan Sumber Wringin pada 1 Januari 2024 kemarin dan pembakaran rumah dinas camat Pakem.
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Kolase Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sunfi Fahlawati pada Jumat, (5/1/2024).
Sunfi Fahlawati menyebut, sesuai dengan regulasi, peraturan KPPS turunan dari PKPU 8/2022 SK 16/69 bab 2 poin B, dikatakan yang berhak mengumumkan hasil rekrutmen KPPS itu adalah PPS.
“Metodenya bermacam, ada dengan selebaran yang di tempel, melalui medsos PPS dan sebagainya. KPU dalam hal ini, punya kewajiban monitoring untuk memastikan PPS di bawah sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedurnya dan kemudian, kemarin KPU merelay kompel data dari seluruh kelurahan dan desa yang kemudian diunggah di website resmi KPU,” jelasnya.
Komisi Pemilihan Umum masih menunggu hasil pendalaman
Menurutnya, adapun terjadinya perbedaan data antara KPPS dan PPS ini masih didalami oleh Bawaslu dan Kepolisian mengingat, hal tersebut sudah bukan lagi urusan perbedaan pengumuman tapi, di dalamnya ada unsur pengrusakan dan lainnya.
Sehingga, KPU Bondowoso berkapasitas menjadi rujukan yang mana, pengumuman dan hasil temuan Bawaslu juga KPU tidak dapat disampaikan lebih detail sebelum hasil proses pemeriksaan clear.
“Semisal team ad hoc KPU baik itu PPK atau PPS dianggap lalai, teledor karena faktor kelelahan dan lain-lain karena mereka bukan robot maka, kami akan etik sesuai dengan aturan yang ada di KPU,” ucapnya.
Menurut Sunfi Fahlawati, saat ini karena memang agitas politik cukup luar biasa di bawah maka, suhu politik pun juga sedang memanas dan diharapkan masyarakat perlu waras.
“Maka untuk tetap terciptanya kondusifitas sebaiknya masyarakat yang turut berkontestasi berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara pemilu agar, jika setiap ada permasalahan dapat terlebih dulu melakukan koordinasi kepada KPU,” tambahnya.
Dikatakan situasi memanas, lanjut Sunfi, karena ditempat yang lain pasca exs Tegaljati, sudah ada daerah yang lain dari calong KPPS yang mau mengundurkan diri karena takut.
Hanya saja kita redam karena, tidak ada hubungannya dengan ketakutan mereka. Mengingat meski gaji KPPS saat ini 3 kali lipat naik, untuk mencari anggota KPPS itu sulit,” pungkasnya.
https://www.tiktok.com/@sinar.co.id//
