Bondowoso, sinar.co.id,- Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global dan tantangan energi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggeser arah kebijakan birokrasi dengan menekankan efisiensi, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta percepatan digitalisasi.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons konkret atas dorongan pemerintah pusat dalam mentransformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih adaptif, produktif, dan berorientasi hasil.
“Ini bukan sekadar penyesuaian, tapi strategi agar birokrasi tetap tangguh menghadapi dinamika global,” ujarnya.
SDM dan Integritas Jadi Pondasi
Penguatan kualitas ASN menjadi prioritas utama. Pemkab menilai, peningkatan kompetensi teknis harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas dan etika kerja berbasis regulasi.
Langkah ini diarahkan untuk membentuk aparatur yang profesional sekaligus responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.
Efisiensi Diperketat, Belanja Difokuskan
Kebijakan efisiensi mulai diterapkan secara konkret melalui rasionalisasi perjalanan dinas. Kegiatan yang dinilai tidak mendesak ditekan seminimal mungkin.
Anggaran yang dihemat dialihkan untuk sektor prioritas, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perangkat daerah.
“Kita ingin setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Fathur Rozi.
Pertanian dan UMKM Tetap Jadi Andalan
Di sektor ekonomi, Bondowoso masih mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung, dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terus digencarkan untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat. Di sisi lain, sektor UMKM juga didorong naik kelas agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang kompetitif.
Digitalisasi Dorong Transparansi dan PAD
Transformasi digital menjadi kunci dalam reformasi birokrasi. Sistem pelayanan publik dan mekanisme pemungutan retribusi mulai diarahkan berbasis digital, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Pendapatan daerah tercatat meningkat dari sekitar Rp328 miliar menjadi Rp333 miliar.
Namun demikian, tantangan masih membayangi. Hingga Triwulan I 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 15,82 persen atau Rp52,67 miliar dari target Rp333,02 miliar—masih di bawah target ideal 20 persen.
Evaluasi PAD, Dorong Inovasi Lintas Sektor
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi evaluasi PAD yang digelar di Sabha Bina Praja I, Kamis (2/4/2026). Rapat dipimpin langsung Sekda dan dihadiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT PPD Jawa Timur di Bondowoso, Bank Jatim, serta perangkat daerah penghasil.
Dalam forum itu, Sekda menekankan dua strategi utama: optimalisasi potensi PAD dan inovasi berbasis keterbatasan.
Menurutnya, masih banyak potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal. Karena itu, penguatan pemetaan berbasis data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama.
“Digitalisasi adalah kunci percepatan. Keterbatasan justru harus melahirkan inovasi,” tegasnya.
Pemkab juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan terobosan baru, termasuk melalui penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang akan dievaluasi secara berkala bersama Bank Jatim.
Tantangan dan Optimisme
Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, mengakui bahwa kinerja PAD masih menghadapi dua tantangan utama: potensi yang belum tergali optimal dan eksekusi yang belum maksimal.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain PBB-P2, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), serta retribusi perizinan tertentu.
Strategi percepatan kini difokuskan pada pemungutan berbasis data, digitalisasi sistem, serta penguatan pengawasan dan penagihan.
Dengan kombinasi strategi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bondowoso tetap optimistis target PAD 2026 dapat tercapai.
Transformasi birokrasi yang tengah berjalan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya pemerintahan yang lebih lincah, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tekanan global.
