Surabaya, Sinar.co.id – Untuk menjadi kepala sekolah di SMAN dan SMKN di Jawa Timur, seorang guru harus memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan menyediakan dana yang tidak sedikit.
Hal ini untuk memuluskan langkah menjadi orang nomor satu di Satuan Pendidikan SMAN dan SMKN di Jawa Timur.
Hal itu juga disebutkan oleh salah satu CKS berinisial S yang kemarin pada tanggal 3 Oktober 2023 dilantik Gubernur Jatim sebagai Kepala Sekolah SMAN di salah satu Kabupaten di Jawa Timur.
CKS berinisial “S”menjelaskan, peserta seleksi jabatan Kepala Sekolah harus memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan pangkatnya harus memenuhi yang disyaratkan.
Selain itu harus ada semacam mahar sejumlah uang yang harus dikeluarkan bagi guru yang ingin menjadi Kepala Sekolah.
“Untuk dapat diangkat Kepsek SMAN atau SMKN kami harus membayar hingga, Ratusan Juta kepada Pejabat Eselon GTK Dindik Jatim,” ungkapnya.
Diduga Oknum Penjabat Dispendik Jatim Melakukan Pungli Jabatan Kepala Sekolah SMAN dan SMKN Rp. 50 – 300 Juta
Berbeda dengan CKS berinisial “M” yang kemarin ikut dilantik oleh Gubernur Jatim.
Untuk dapat diusulkan menjadi Kepsek Definitif di SMKN ia melalui oknum Kepala Cabang Dinas di mintai mahar dua ratus jutaan.
“Terpaksa, saya membayar sekitar dua ratusan jutaan untuk mendapatkan SK Kepala Sekolah melalui pejabat Cabdin,” paparnya.
Lebih lanjut CKS “M” menuturkan juga bahwa, banyak kawan – kawan kami dimintai mahar untuk jadi Kepsek sebesar 50 juta – 300 juta, tergantung Sekolah yang di kehendaki,” pungkasnya.
Ketua Aliansi Masyrakat Madani (AMM Jatim) Ali Wefa sangat menyesalkan adanya mahar terhadap pengangkatan Jabatan Kepala Sekolah di Jatim.
“Sangat tidak pantas oknum pejabat eselon Dindik Jatim dan Kacabdin menjadi Calo agar guru mendapat SK Kepsek,” geram Salim.
Kami akan laporkan oknum- oknum yang bermain menjadi Calo kepada Aparat Penegak Hukum dan Gubernur Jatim, mau jadi apa pendidikan kita kalau seperti ini.
“Padahal jelas perintah ibu gubenur, kita di tuntut untuk meningkatkan prestasi dan menjaga integritas.
Tenyata dalam penentuan CKS, ada oknum terselubung yang menodai, kita tegak lurus.
Akan kami laporkan kepada APH di jawa timur,” pungkasnya.
