Scroll untuk membaca artikel
Artikel

Dewan Pers Tegas Menorak Revisi RUU Penyiaran

365
×

Dewan Pers Tegas Menorak Revisi RUU Penyiaran

Sebarkan artikel ini
dewan pers

JAKARTA, SINAR.CO.ID,- Meski belum disahkan terkait revisi draft RUU Penyiaran yang beberapa muatan pasalnya dapat berpotensi menciderai kebebasan pers namun, RUU tersebut banyak menuai penolakan dari insan pers dan bahkan Dewan Pers sendiripun menolaknya.

Diketahui, Revisi RUU Penyiaran kali ini menrupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dewan Pers Tegas Menorak Revisi RUU Penyiaran

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Ninik Rahayu, Dewan Pers bersama dengan konstituen ingin menyampaikan penyikapan terhadap rancangan undang-undang penyiaran yang sekarang sedang digodok di balai DPR RI.

Baca Juga :   Jangan Golput Karena Kita Bukan Memilih Malaikat yang Tanpa Dosa

Menurutnya, tidak dimasukkannya undang-undang 40 tahun 1999 dalam RUU ini, mencerminkan tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran pelapor.

Kedua, RUU penyiaran ini menjadi salah satu disebabkan pers kita tidak Merdeka tidak independen dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas.

“Karena dalam konteks pemberitaan dewan pers berpandangan, perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional dan pers yang tidak independen,” katanya.

Ketiga, dari sisi proses RUU ini menyalahi utusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa, penyusunan sebuah regulasi harus minim full particitation.

“Atau harus ada Keterlibatan masyarakat hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya,” kata ketya Dewan Pers.

Baca Juga :   Koswara Panduwinata, SH, MH, Ditunggu di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Berharap Membawa Aspirasi Wong Cilik

Dewan Pers Tidak Dilibatkan

Menurutnya, dalam penyusunan RUU ini, dewan pers dan konstituen selaku penegak undang-undang 40 tidak dilibatkan.

“Secara substantif atas pebolakan ini, yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif,” ucapnya.

Masih ketua DP, ini sangat bertentangan dengan yang ada di dalam undang-undang 40 pasal 4 karena, dengan undang-undang 40 ini pers tidak lagi mengenal dengan adanya penyensoran, pembredelan dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas.

Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional.

Berikutnya, sambung Ninik Rahayu, adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik yang di dalam RUU ini, dituangkan penyelesaian sengketa jurnalistik ijustru akan dilakukan oleh lembaga (KPI) yang sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik.

Baca Juga :   Potret dan Catatan Desa Paling Kumuh se Dunia

“Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers dan itu dituangkan dalam undang-undang,” klaeimnya tegas.

Oleh karena itu penolakan ini berdasarkan juga bahwa, ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih.

Karena, pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden.

“Pemerintah saja mengakui, tetapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran.

Ini betul-betul akan menyebabkan rencana penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada,” pungkasnya.

https://www.tiktok.com/@sinar.co.id//

Ikuti update berita terbaru di Google News sinar.co.id


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page