Bondowoso, sinar.co.id,- Dugaan praktik penipuan yang menyeret nama seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mencuat. Seorang janda berinisial E mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah menjalin kerja sama investasi bagi hasil usaha dengan pejabat berinisial SF yang diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Persoalan ini menjadi sorotan lantaran terduga pihak yang dilaporkan merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan publik. Korban menduga status dan posisi jabatan tersebut turut membuatnya percaya hingga bersedia menyerahkan uang dalam jumlah besar.
Berdasarkan keterangan korban, awalnya hubungan keduanya dilandasi tawaran kerja sama investasi dengan skema bagi hasil sebuah usaha. Namun, seiring berjalannya waktu, uang yang telah diserahkan secara bertahap justru tak kunjung memberikan hasil sebagaimana yang dijanjikan.
Alih-alih mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, korban mengaku justru harus menghadapi ketidakjelasan. Upaya meminta penjelasan dan kepastian pengembalian uang disebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Merasa dirugikan, E kini mulai menyiapkan langkah untuk membawa persoalan tersebut ke ranah pemerintahan maupun hukum.
Namun, sebelum menempuh jalur hukum, korban berencana lebih dahulu mengadukan dugaan perilaku oknum pejabat tersebut kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
“Saya akan mengadukan persoalan ini kepada APIP, dalam hal ini Inspektorat, karena yang bersangkutan merupakan pejabat ASN. Saya ingin persoalan ini terlebih dahulu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal pemerintahan,” tegas E kepada awak media.
Bukti Jeratan Kepada Oknum Pejabat
Korban mengaku saat ini tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat pengaduannya, mulai dari kuitansi transaksi hingga keterangan para saksi yang mengetahui proses penyerahan uang tersebut.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti, termasuk kuitansi dan saksi, untuk memperkuat laporan. Tindakan seperti ini, apabila terbukti, tentu sangat mencoreng institusi pemerintahan,” ujarnya.
Kasus ini bukan sekadar menyangkut dugaan kerugian materiil yang mencapai ratusan juta rupiah. Lebih jauh, persoalan tersebut juga menyentuh aspek integritas dan etika seorang pejabat publik, terlebih apabila benar terdapat penggunaan pengaruh jabatan untuk membangun kepercayaan dalam urusan pribadi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari instansi tempat SY bertugas maupun klarifikasi langsung dari yang bersangkutan. Dengan demikian, dugaan tersebut masih sebatas keterangan dan pengakuan korban yang perlu diuji melalui proses klarifikasi serta pemeriksaan pihak berwenang.
Publik kini menanti bagaimana respons Inspektorat Kabupaten Bondowoso apabila pengaduan tersebut resmi disampaikan. Sebab, jabatan publik bukan hanya melekat pada kewenangan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Catatan redaksi: Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi dan ruang hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
