Bondowoso, Sinar.co.id,- Tuntut kepala desa Ahmad Thohir Yudianson untuk segera dipenjarakan, puluhan warga desa Ramban Kulon kecamatan Cermee gelar aksi unjuk rasa di depan kantor balai desa setempat pada Senin, (17/02/2025).
Dari release pokja Satpol PP Bondowoso, tertulis sejumlah aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam unjuk rasa kali ini diantaranya, meminta penjelasnan klarifikasi terkait anggaran DD 2024 sejumlah 1,8 miliar yang dimana anggaran tersebut diduga tidak dilaksanakan dengan baik oleh kepala Desa.
Selain itu, ada tanah kas desa yang selama 6 tahu disewakan tidak jelas, alokasi DD sekitar Rp. 500 juta, DD 1,2 miliar yang harus dirasakan masyarakat dan dugaan penyelahgunaan anggaran 50% untuk anggaran Desa yang di tilap.
Juga diduga dana BLT DD belum cair sekitar Rp 67,6 juta, program pemberdayaan sekitar Rp 90 juta untuk alat pertanian dan anggaran fisik sekitar Rp.148 juta di daerah dusun Batu Ampar.
Dari keterangan terhimpun, sejumlah kasus utamanya terkait anggaran 2022 – 2023 tersebut sudah dilaporkan ke Kejari Bondowoso.
Disampaikan korlap aksi warga setempat, Ramli, sejumlah deretan dugaan kasus ini bukan hanya kepala desa yang harus bertanggung jawab.
“Disana juga ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang kinerjanya diduga tidak maksimal dan Camat Cermee selaku pembina Desa,” kata Ramli dalam release Pokja Satpol PP Bondowoso.
Tanggapan Kades Ramban Kulon Atas Unjuk Rasa
Sementara itu, Kades Ramban Kulon, Ahmad Thohir Yudianson mengatakan, pihaknya menyepakati bahwa anggaran Silpa DD 2024 sudah akan masuk ke rekening desa dua hari pasca aksi, atau Rabu 19 Februari 2025. Sebenarnya, kata Kades Son, untuk memasukkan dana Silpa itu karena sedang ada masa transisi bendahara desa.
“Iya betul, Rabu itu dana Silpa sudah harus masuk ke rekening desa,” ujarnya.
Ia menerangkan, tak terlaksananya beberapa program di tahun 2024 utamanya bantuan pengembangan infrastruktur, sosial, ekonomi warga. Karena waktu pengerjaan terbatas dengan waktu yang hanya 45 hari. Bantuan itu bersamaan degan P3TGAI, sehingga yang bekerja di pembangunan fisik desa.
“Karena semua desa kan sama, sama-sama mengerjakan pekerjaan itu semua,” jelasnya.
Camat Cermee, Dwi Purnomo mengatakan aksi penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap desa.
“Harapan saya aksi ini tidak sampai ke tindakan anarkis,” pungkasnya singkat.
