Bondowoso, Sinar.co.id,– Pemerintah kabupaten Bondowoso, diharapkan untuk tidak menganak tirikan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dengan memberikan suport Bantuan Opersional Sekolah Daerah, Madrasah Diniyah (Bosda Madin) yang selama ini terkesan setengah hati.
Hal ini disampaikan ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) kabupaten Bondowoso, Gus Bahrul usai membuka gelar Sleksi Porsadin ke 6 tingkat kabupaten Bondowoso di DIPP Abu Zairi, desa Pakisan, kecamatan Tlogosari pada (18/08/2024).
“Padahal, antara pendidikan formal dan non formal itu, tidak ada bedanya dalam hal mencerdaskan generasi bangsa. Meski demikian, dalam urusan kesejahteraan Madin, kita ketahui bersama utamanya dalam urusan anggaran sangat beda sekali hingga terkesan yang madrasah diniyah atau non formal ini dianak tirikan,” katanya.
Gus Bahrul mencontohkan, misal saat ini, dari 100 siswa di lembaga pendidikan Madin yang mendapat suport dari Bosda Madin itu hanya sekitar 35 siswa yang masih dianggap jauh dibanding dengan siswa-siswi formal yang mendapat suport sepenuhnya.
“Paling tidak Pemerintah Daerah tidak nanggung dalam menetapkan anggaran untuk madrasah diniyah. Karena, selama ini, pemerintah itu terkesan hanya setengah hati dalam urusan Madrasah Diniyah,” ungkapnya.
Selama ini, lanjutnya, setelah pihak FKDT gelar audiensi paparan terkait rendahnya anggaran dengan pihak pemerintah terkait, yang tersampaikan itu alasannya penyesuaian anggaran.
“Ketika dalam audiensi, leading sektor pemerintah terkait mengiyakan atas aspirasi yang kami sampaikan. Namun, iya itu, hanya sebatas dalam audiensi saja dan fakta realisasinya tidak ada hingga saat ini,” uncapnya.
Rekam Bosda Madin Bondowoso
Ketua FKDT Bondowoso juga menjelaskan, sebelum masa pemerintahan Sabar, anggaran Bosda madin, hanya dianggarkan selama 6 bulan, lanjut dimasa pemerintahan Bupati Salwa pengurus FKDT mengusulkan tambahan dan akhirnya di ACC menjadi 12 bulan.
“Makanya hingga saat ini, teman-teman itu menganggap Kyai Salwa sebagai bapak Madin. Karena, kebijakan beliau suport sukses dalam hal kesejahteraan madrasah diniyah. Meskipun, anggarannya memang belum memadai untuk suport penuh terhadap keseluruhan siswa-siswi madin se Bondowoso,” ungkapnya.
Lanjut Gus Bahrul, beranjak ke masa transisi dari Bupati Salwa Arifin ke PJ Bupati Bambang, anggaran Bosda Madin malah berkurang sekitar 5 persen yang biasanya per madin mendapat jatah 35 kini menjadi 30 siswa/i saja.
“Alasannya ketika ditanyakan, karena tidak nutut saat penetapan anggaran untuk Bosda Madin,” cetusnya menirukan jawaban leading sektor pemerintah terkait Bosda Madin.
Menurutnya, pihak FKDT sempat menyimpulkan adanya pemangkasan ini mungkin adanya proses transisi pimpinan Bupati ke PJ Bupati hingga sekarang transisi ke PJ Bupati lagi sehingga, anggaran itu buram.
“Yang Jelas, kami berharap dalam momentum ini, untuk Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan kesejahteraan madrasah dinyah utamanya dalam keseriusan pada anggaran Bosdamadin. Karena dalam misi menverdaskan bangsa, Madin juga memiliki peran sama dengan lembaga pendidikan formal,” tukasnya.
