Jakarta, sinar.co.id,- Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV (Jember-Lumajang), Gus Rivqy Abdul Halim, melontarkan kritik tajam kepada Direktur Utama Perum Perhutani dalam rapat Komisi VI DPR RI terkait konflik agraria yang terjadi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Dalam forum tersebut, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti ketidakjelasan batas antara wilayah perhutanan sosial dan lahan yang dikelola oleh Perhutani, khususnya di tiga desa terdampak yakni, Desa Silo, Desa Paceh dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo.
Upaya Win-win Gus Rivqy Abdul Halim
“Kalau memang itu wilayah perhutanan sosial maka, seharusnya Perhutani tidak lagi memberikan tekanan kepada para petani biarkan rakyat mengelola secara mandiri. Namun, jika itu adalah lahan Perhutani maka, mari kita cari solusi yang win-win, agar rakyat tidak terus menjadi korban konflik lahan yang berkepanjangan,” tegas Gus Rivqy.
Menanggapi hal tersebut, Dirut Perum Perhutani mengakui bahwa, sebagian kawasan di wilayah Silo telah masuk dalam program perhutanan sosial (KHDPK) kawasan hutan dengan pengelolaan khusus.
Ia pun menyampaikan komitmen untuk segera menurunkan tim khusus ke lapangan guna melakukan investigasi langsung dan pemetaan wilayah yang lebih jelas.
“Kami akan kirimkan tim khusus untuk melakukan investigasi di lapangan. Ini penting agar tidak ada lagi ketegangan antara masyarakat dengan pihak Perhutani,” ujarnya.
Gus Rivqy menegaskan bahwa, penyelesaian konflik lahan di wilayah Silo harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap langkah investigasi dari Perhutani bukan hanya formalitas, tetapi menjadi awal dari penyelesaian yang konkret dan berkelanjutan, serta bermuara pada seluas-luasnya kemaslahatan rakyat.
