Bondowoso, sinar.co.id,- Teriakan “Back to Pendopo!” menggema berulang kali di sekitar Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Selasa malam (20/10/2026). Seruan tersebut mencuat di tengah Pengajian Akbar dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyedot perhatian ratusan kader serta simpatisan partai berlambang Ka’bah itu.
Teriakan tersebut pecah saat Ketua DPC PPP Bondowoso, KH. Moh. Hasan Abd. Mu’iz, S.H., M.H., menyampaikan sambutan. Di tengah pidatonya, suasana yang semula berpusat pada pesan keagamaan dan konsolidasi partai berubah riuh ketika seruan “Back to Pendopo” terdengar bersahutan dari peserta yang hadir.
Teriakan Hingga 15 Menit
Gemuruh itu terus berulang, diselingi tepuk tangan dan respons massa. Riuh dukungan tersebut bahkan disebut berlangsung hingga sekitar 15 menit, menjadikan slogan “Back to Pendopo” sebagai salah satu momen paling menyita perhatian dalam kegiatan tersebut.
Seruan itu mengandung pesan politik yang merujuk pada pendopo atau pusat pemerintahan Kabupaten Bondowoso.
Di hadapan para kader dan simpatisan, KH. Hasan tidak hanya berbicara mengenai dinamika politik, tetapi juga menekankan pentingnya menjadikan politik sebagai jalan pengabdian dan perjuangan untuk kepentingan umat.
KH Hasan: Politik Bukan Semata-mata Perebutan Jabatan
Dalam sambutannya, KH. Hasan menegaskan bahwa politik tidak semestinya dipersempit menjadi urusan kekuasaan, jabatan, ataupun perebutan pengaruh. Menurutnya, politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengajak kader PPP memahami bahwa perjuangan sosial dan keagamaan membutuhkan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebab, menurut pandangannya, berbagai aspirasi umat akan lebih sulit diwujudkan apabila tidak memiliki ruang dalam sistem pemerintahan.
KH. Hasan juga merujuk pemikiran ulama Abdul Hasan an-Nadwi mengenai tantangan umat Islam dalam menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar di tengah kehidupan bernegara.
“Kenapa kita harus berpolitik? Karena kita tidak bisa menguasai kebijakan dan pemerintahan tanpa melalui politik. Di sinilah pentingnya kita menjadi bagian dari partai, agar dapat memperjuangkan amar ma’ruf nahi mungkar,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam pidatonya.
Baginya, keterlibatan dalam partai politik harus dilandasi niat pengabdian, bukan sekadar mengejar posisi strategis. Partai, lanjutnya, semestinya menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat, nilai-nilai keagamaan, dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan publik.
Insentif Guru Ngaji Jadi Contoh Perjuangan Politik
Untuk memperkuat pandangannya, KH. Hasan mengangkat pengalaman PPP di Bondowoso, terutama pada masa kepemimpinan Bupati KH. Salwa Arifin.
Ia menyinggung perjuangan peningkatan insentif bagi guru ngaji sebagai salah satu contoh aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui jalur politik dan pemerintahan. Selain itu, ia juga menyebut bantuan kendaraan operasional bagi sejumlah pondok pesantren pada masa pemerintahan tersebut.
Menurut KH. Hasan, pengalaman itu menunjukkan bahwa keterlibatan politik dapat menjadi jalan untuk mendorong kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan keagamaan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi kader PPP bahwa penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Back to Pendopo” Warnai Konsolidasi PPP
Di tengah pidato yang menyoroti hubungan politik dan perjuangan umat, seruan “Back to Pendopo” kembali terdengar dari para peserta. Teriakan yang bersahutan dengan tepuk tangan itu menjadi penanda kuatnya nuansa politik dalam kegiatan yang dikemas melalui pengajian akbar tersebut.
Selain di hadiri para masayikh dan wakil Bupati Situbondo, kegiatan tersebut juga tampak hadir beberapa ketua ikatan alumni pesantren di antaranya : IKSASS , P4NJ , IKTASAMU , ISMA ,Bedian dan sejumlah organisasi perkumpulan lainnya.
