Jember, Sinar.co.id,- Baginda Bagoes Putranto, seorang alumni aktivis pers mahasiswa dari Jember yang dikenal vokal dan kritis, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jember.
Pria yang akrab disapa Puput ini menilai bahwa carut-marut penggunaan dana desa telah menjadi masalah serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Dalam pernyataan terbarunya, Puput mendesak seluruh pemerintah desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran desa.
“Dana desa itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Namun, sayangnya, praktik-praktik yang tidak transparan dan cenderung koruptif masih sering kita temui di tingkat desa. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Puput dalam sebuah diskusi terbuka di Jember, Rabu (2/1).
Menurut Puput, dana desa yang jumlahnya cukup besar seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta memberdayakan potensi lokal di desa.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang tidak mempublikasikan laporan penggunaan dana desa secara terbuka.
Bahkan, sejumlah laporan menyebut adanya penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Komitmen Mengawal Pengelolaan Dana Desa
Puput menegaskan bahwa, dirinya bersama sejumlah rekan aktivis dan masyarakat peduli desa akan terus memantau pengelolaan dana desa di Kabupaten Jember.
“Kami tidak akan tinggal diam. Setiap bentuk kecurangan dan penyalahgunaan anggaran akan kami laporkan kepada pihak berwenang. Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
“Desa-desa di Jember harus berani mempublikasikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mereka kepada masyarakat. Ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan,” kata Puput.
Penyalahgunaan Dana Desa: Fenomena yang Mengkhawatirkan
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi dana desa memang sering menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jember.
Beberapa kepala desa bahkan harus berurusan dengan hukum karena terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa.
Puput menyebut fenomena ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Dana desa seharusnya menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di desa, bukan menjadi ajang memperkaya diri sendiri. Jika masih ada yang berpikir seperti itu, maka mereka harus siap berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Puput juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
“Jika masyarakat diam, maka praktik-praktik buruk ini akan terus terjadi. Oleh karena itu, masyarakat harus berani berbicara dan melaporkan jika menemukan kejanggalan,” katanya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pernyataan Puput mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga tokoh masyarakat. Salah satu akademisi dari Universitas Jember, Dr. Ikwan Setiawan, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Puput adalah refleksi dari kegelisahan masyarakat luas.
“Puput benar. Transparansi adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Jika pemerintah desa tidak transparan, maka kepercayaan masyarakat akan hilang,” ujar Dr. Ikwan.
Sementara itu, ketua Forum Mantan Kepala Desa Kabupaten Jember, Madrus, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah-langkah yang mendorong transparansi.
Namun, ia juga meminta agar kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif dan tidak hanya menyudutkan kepala desa.
“Kami memahami pentingnya transparansi, tapi kami juga berharap ada komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang memberikan kritik dengan pemerintah desa. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mencari solusi terbaik,” kata Madrus.
Harapan untuk Masa Depan Desa
Di akhir pernyataannya, Puput menyampaikan harapan agar semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun lembaga pengawas, dapat bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Ia juga berharap kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi selama ini bisa menjadi pelajaran berharga.
“Jember adalah rumah kita. Desa-desa di Jember adalah tempat kita tumbuh dan berkembang. Jangan sampai rumah kita rusak oleh ulah segelintir orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita bangun desa kita bersama-sama,” tutup Puput.
Komentar pedas Baginda Bagoes Putranto ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah desa di Jember untuk memperbaiki tata kelola keuangan mereka.
Baginda Bagoes
Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
