Bondowoso, sinar.co.id,- Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Bondowoso tak lagi sekadar gaung seremoni tahunan. Di tengah euforia yang kerap berulang, suara kritis justru datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPRD Bondowoso dari Fraksi PPP, Ahmadi, memilih mematahkan narasi lama dan mengajak semua pihak melihat realitas yang belum selesai.
Baginya, May Day bukan panggung perayaan, melainkan cermin besar untuk menguji keberpihakan terhadap buruh.
“Sudah waktunya berhenti menjadikan ini sekadar seremoni. Kita harus berani jujur, masih banyak buruh yang belum benar-benar merasakan keadilan,” tegasnya, Jumat (1/5/2026).
Ahmadi menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini belum juga tuntas. Mulai dari upah yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak, jaminan sosial yang belum menyentuh seluruh pekerja, hingga status kerja yang masih menyisakan ketidakpastian.
Ironisnya, kata dia, kondisi tersebut terjadi di tengah peran besar buruh sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah.
“Buruh itu fondasi. Tapi faktanya, masih banyak yang berdiri di atas fondasi rapuh. Ini bukan hanya soal kesejahteraan individu, tapi menyangkut stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Nada kritik Ahmadi juga mengarah pada lemahnya implementasi aturan ketenagakerjaan. Ia menilai, regulasi yang ada kerap hanya kuat di atas kertas, namun melemah saat dihadapkan pada praktik di lapangan.
“Masalah kita bukan kekurangan aturan, tapi kurangnya keseriusan menjalankan. Pengawasan harus tegas, pelanggaran tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi,” katanya lugas.
Relasi Buruh dan Perusahaan Bukan Formalitas
Lebih jauh, ia mendorong perubahan cara pandang dalam hubungan industrial. Menurutnya, relasi antara buruh dan perusahaan tak boleh lagi sekadar formalitas administratif, melainkan harus dibangun sebagai kemitraan yang saling menguatkan.
Di sisi lain, Ahmadi juga mengingatkan pentingnya kesiapan buruh menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi kunci agar pekerja tidak semakin terpinggirkan di tengah persaingan.
“Perjuangan hak itu penting, tapi kesiapan diri juga tidak bisa diabaikan. Dunia kerja bergerak cepat, dan buruh harus ikut beradaptasi,” tambahnya.
Momentum May Day tahun ini, lanjutnya, harus menjadi titik tekan lahirnya kebijakan yang lebih konkret dan berpihak. Bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja.
Bagi Ahmadi, pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun tegas: kesejahteraan buruh bukan pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda.
