Bondowoso, sinar.co.id,- Inspeksi mendadak (sidak) LPG subsidi 3 kilogram yang dilakukan Komisi II DPRD Bondowoso bersama Tim Satgas Pengawasan menuai sorotan tajam. Langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat seremonial, sementara kelangkaan gas subsidi terus dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Ketua LKBH Merah Putih Bondowoso, Ahroji, menyebut sidak yang dilakukan hanya diarahkan ke titik-titik “aman” dan tidak menyasar lokasi krusial yang selama ini diduga menjadi sumber kebocoran distribusi LPG subsidi.
“Sidaknya seperti sudah disetting. Datang ke tempat yang rapi dan siap dikunjungi. Seolah semuanya normal, padahal rakyat masih keliling kampung cari gas,” tegas Ahroji, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, jika sidak benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, maka sasaran utama seharusnya adalah pangkalan, kios pengecer, hingga sektor non-rumah tangga yang disinyalir kuat menggunakan LPG subsidi secara ilegal.
“Silakan misalnya turun ke dapur-dapur MBG, ke kandang peternak yang pakai pemanas LPG 3 kg, bisa ke hotel dan usaha besar atau ke dapur-dapur para pejabat. Di sanalah gas rakyat diduga habis,” ujarnya.
Kelangkaan LPG Subsidi Bukan Sekadar Kuota
Ahroji menilai, persoalan LPG 3 kg bukan semata soal kuota, melainkan indikasi kuat adanya penyimpangan distribusi di tingkat bawah yang selama ini luput dari pengawasan.
“Kalau stok aman, kuota tidak berkurang, lalu kenapa masyarakat setiap hari panik cari gas? Pertanyaannya simpel: gas itu larinya ke mana?” sindirnya.
Ia juga mengkritik alasan DPRD dan Satgas yang mengaku belum melakukan sidak ke seluruh pangkalan karena jumlahnya terlalu banyak.
“Justru karena pangkalan itu banyak, pengawasan harus lebih ketat. Pangkalan adalah ujung tombak distribusi. Kalau di situ bocor, rakyat pasti jadi korban,” tandasnya.
DPRD Klaim Distribusi Sesuai DO
Sebelumnya, Komisi II DPRD Bondowoso bersama Tim Satgas Pengawasan LPG 3 kg melakukan sidak ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, serta ke salah satu agen distributor, PT Rizky Jaya di Nangkaan.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyampaikan bahwa hasil sidak menunjukkan distribusi LPG subsidi telah sesuai dengan Delivery Order (DO) dan tersalurkan ke agen serta pangkalan.
Namun, ia mengakui masih lemahnya sistem pencatatan di tingkat pangkalan yang belum berbasis nomor Kartu Keluarga (KK), sehingga membuka peluang satu keluarga membeli LPG subsidi melebihi jatah.
“Seharusnya maksimal lima tabung per KK per bulan. Karena pencatatan masih berbasis nama, ada potensi pembelian berlebih yang memicu kepanikan dan penimbunan skala rumah tangga,” jelas Tohari.
Saat ini, kuota LPG 3 kg untuk Kabupaten Bondowoso mencapai sekitar 19 ribu tabung per hari dan dinilai cukup apabila distribusi tepat sasaran. DPRD bersama Pertamina dan Hiswana Migas berencana memperbaiki sistem pencatatan di pangkalan serta melakukan evaluasi dalam waktu satu pekan.
Tohari juga mengimbau masyarakat mampu dan pelaku usaha besar agar tidak menggunakan LPG subsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan usaha mikro.
Desakan Audit Distribusi
Menanggapi hal tersebut, Ahroji mendesak DPRD, Satgas, dan aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada sidak simbolik, melainkan melakukan audit menyeluruh hingga ke tingkat pangkalan dan pengecer.
“Kalau negara kalah oleh permainan distribusi, yang dikorbankan selalu rakyat kecil. Yang dibutuhkan masyarakat itu bukti dan tindakan, bukan sekadar sidak seremonial,” pungkasnya.
