Bondowoso, sinar.co.id,- Di tengah cuaca yang kian tak menentu dan intensitas bencana yang terus meningkat, sorotan tajam datang dari internal legislatif. Anggota Fraksi PPP Komisi IV DPRD Bondowoso, Syaiful Bahri, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso yang dinilai belum menunjukkan kepemimpinan progresif dalam menjawab tantangan kebencanaan.
Pria yang akrab disapa Mas Sef itu menilai, BPBD seharusnya tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga mampu membaca potensi risiko dan bertindak jauh sebelum bencana datang. Namun yang terjadi saat ini, menurutnya, justru terkesan stagnan—bahkan cenderung pasif.
“BPBD itu sangat bergantung pada kekuatan kalaksanya. Di masa Kalaksa sebelumnya, ada keberanian dan argumentasi kuat untuk merealisasikan pengeboran air di wilayah rawan kekeringan. Itu solusi konkret, bukan sekadar respons darurat,” tegasnya.
Ia membandingkan kondisi saat ini yang dinilai jauh dari semangat inovatif tersebut. Padahal, menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan utama. Justru di situlah diperlukan kepemimpinan yang mampu “menembus batas”—baik melalui pendekatan ke pemerintah provinsi, pusat, maupun menggali sumber pendanaan alternatif seperti CSR.
Mas Sef juga menyinggung pentingnya langkah preventif yang hingga kini belum maksimal dilakukan. Program seperti pelengsengan di wilayah rawan longsor dan banjir, menurutnya, bisa menjadi langkah strategis untuk meminimalisir dampak bencana. Namun semua itu kembali pada sejauh mana kalaksa mampu memperjuangkan anggaran dan menggerakkan organisasi.
Kalaksa dan Tuntutan Visi
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Kalaksa harus punya visi besar, membawa program dari pusat ke daerah. Bahkan CSR pun bisa digerakkan kalau ada kemauan dan kemampuan,” ujarnya.
Lebih jauh, kritik ini tidak sekadar menyasar individu, melainkan menjadi alarm bagi tata kelola kebencanaan di Bondowoso secara keseluruhan. Di tengah ancaman krisis iklim dan meningkatnya frekuensi bencana, pendekatan reaktif dinilai sudah tidak relevan.
Publik kini menunggu, apakah BPBD Bondowoso akan terus bertahan dalam zona nyaman birokrasi, atau berani melakukan lompatan inovatif demi keselamatan masyarakat?
Sebab pada akhirnya, bencana tidak pernah menunggu kesiapan pemerintah. Pertanyaannya: apakah pemerintah siap sebelum bencana itu benar-benar datang?
