Bondowoso, sinar.co.id,– Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pengawasan Inspektorat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa, Inspektorat bersama Komisi I DPRD Bondowoso serta pihak Kecamatan memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan di tingkat desa.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Curahdami, Kamis (30/10/2025), ini dihadiri seluruh Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa se-wilayah Dapil 5. Hadir pula dua anggota Komisi I DPRD Bondowoso, Ahmadi dan Herman Santoso, serta jajaran Inspektorat melalui Irban II dan III.
Inspektorat: Program Diharapkan Berjalan Tertib
Pelaksana Tugas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Irwan Susanto, menjelaskan bahwa monev ini bertujuan memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran desa berjalan tertib administrasi, sesuai regulasi, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan.
“Sinergi antara Inspektorat, DPRD, dan Kecamatan ini penting untuk memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar dikelola secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, tapi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa,” jelasnya.
Irwan menambahkan, hasil monev tidak hanya berisi catatan temuan, melainkan juga menjadi forum dialog antar-pemangku kepentingan di tingkat daerah. “Kecamatan punya fungsi pembinaan di lapangan, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Kolaborasi ini memastikan mekanisme pengawasan lebih sinergis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Terpantau dari sejumlah kepala Desa yang hadir, tampak antusias mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Salah satu apresiasi terlontar dari kepala desa Gubrih yang mengakui besarnya manfaat yang didapat.🏷️
Sementara itu, Ahmadi, anggota Komisi I DPRD Bondowoso, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah Inspektorat dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan.
“Kami di Komisi I tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tapi juga mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dan taat aturan. Dengan kolaborasi seperti ini, kami ingin mencegah munculnya masalah hukum di kemudian hari,” ujar Ahmadi.
Senada, anggota Komisi I lainnya, Herman Santoso, menilai kegiatan ini menjadi momentum penting membangun budaya pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
“Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan pembangunan di desa berjalan tepat sasaran. Kepala desa jangan takut diawasi, justru harus melihat ini sebagai upaya bersama menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Kegiatan ini terlaksana diharapkan dapat menumbuhkan komitmen dan semangat yang sama dalam perbaikan pengelolaan keungan daerah dan desa agar tidak menimbulkan resiko hukum dan kerugian Negara.
Terpantau, kegiatan serupa juga digelar di pendopo kecamatan Tenggarang untuk Monev Wilayah Dapil l Bondowoso.🏷️
