Bondowoso, sinar.co.id,- Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global dan tantangan energi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggeser arah kebijakan birokrasi dengan menekankan efisiensi, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta percepatan digitalisasi.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mendorong transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih adaptif dan produktif.
“Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian, tetapi langkah strategis agar birokrasi daerah tetap tangguh menghadapi dinamika global,” ujarnya.
Fokus pada SDM dan Integritas ASN
Penguatan SDM menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah menilai kualitas ASN harus ditingkatkan secara menyeluruh, mulai dari kompetensi teknis, kapasitas kerja, hingga integritas dan etika berbasis regulasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan aparatur yang tidak hanya profesional, tetapi juga responsif terhadap perubahan.
Pangkas Perjalanan Dinas, Arahkan Anggaran ke Prioritas
Di sisi lain, kebijakan efisiensi mulai diterapkan melalui rasionalisasi perjalanan dinas. Aktivitas yang tidak mendesak diimbau untuk diminimalkan, guna menghemat anggaran.
Dana yang dihemat akan dialihkan ke sektor prioritas, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perangkat daerah.
“Kita ingin belanja daerah benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Pertanian Jadi Andalan, UMKM Didorong Naik Kelas
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bondowoso tetap mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan yang menyumbang sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terus digencarkan, mendorong masyarakat memanfaatkan lahan untuk menanam sayur, buah, hingga budidaya ikan.
Selain itu, sektor UMKM juga menjadi perhatian serius sebagai penggerak ekonomi lokal agar lebih berdaya saing.
Digitalisasi Diperkuat, PAD Mulai Terkerek
Transformasi digital turut menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pelayanan publik dan retribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil, dengan pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp328 miliar menjadi Rp333 miliar.
Optimisme di Tengah Tantangan Efisiensi
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap menanamkan optimisme dalam menjalankan program pembangunan.
“Tantangan pasti ada, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras, target pembangunan tetap bisa dicapai,” imbuhnya.
Transformasi budaya kerja ASN ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya birokrasi yang lebih lincah, efisien, dan berorientasi hasil, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan global.
