Bondowoso, sinar.co.id,- Di tengah menguatnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso menegaskan sikap politiknya untuk tetap konsisten mendukung Pilkada langsung oleh rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajat, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kepatuhan struktural terhadap kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, sekaligus cerminan komitmen partai terhadap prinsip demokrasi elektoral.
“Kami di daerah tegak lurus terhadap kebijakan DPP. Sikap partai jelas, Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Itu keputusan terbaik untuk menjaga kedaulatan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Sinung mengakui bahwa dalam dinamika politik nasional, terdapat sejumlah partai politik lain yang mengusulkan mekanisme Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Namun menurutnya, perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan DPP di tingkat pusat.
“Soal ada perbedaan usulan dari partai lain, termasuk hitung-hitungan untung dan rugi secara politik, itu ranahnya DPP. Kami di daerah menjalankan garis kebijakan yang sudah diputuskan pusat,” tegasnya, usai menghadiri silaturahmi bersama Bupati Bondowoso di Periggitan Pendopo Raden Bagoes Asrah, Rabu (7/1/2026).
Wacana Lama yang Kembali Mengemuka
Wacana Pilkada tidak langsung sejatinya bukan hal baru. Usulan tersebut pertama kali mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI pada periode 2023–2024, ketika sejumlah fraksi menyuarakan evaluasi terhadap Pilkada langsung dengan alasan tingginya biaya politik, potensi konflik horizontal, serta maraknya praktik politik uang.
Beberapa partai politik kala itu mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD sebagai alternatif untuk menekan ongkos politik dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Namun, usulan tersebut menuai kritik luas dari kalangan masyarakat sipil dan partai-partai yang menilai Pilkada langsung sebagai buah reformasi yang tidak boleh ditarik mundur.
PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang secara konsisten menolak Pilkada tidak langsung dan tetap memposisikan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi dalam menentukan kepala daerah.
Konsistensi Sikap di Daerah
Sikap DPC PDI Perjuangan Bondowoso ini menegaskan bahwa struktur partai di daerah tetap solid mengawal garis ideologis dan kebijakan pusat, khususnya dalam isu strategis demokrasi.
“Secara pribadi dan sebagai kader partai, saya sepakat Pilkada harus tetap langsung. Rakyat berhak menentukan pemimpinnya sendiri,” pungkas Sinung.
Dengan kembali menguatnya diskursus Pilkada di tingkat nasional, sikap tegas PDIP Bondowoso ini menjadi penanda bahwa perdebatan soal masa depan demokrasi lokal masih akan terus mengemuka, seiring dinamika politik menjelang tahapan pemilu dan Pilkada berikutnya.
