Bondowoso, sinar.co.id,- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Bondowoso mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan efektivitas kepemimpinan Perumda Air Minum Ijen Tirta.
Salah satu desakan tersebut, disampaikan F-PPP dalam Rapat Paripurna persetujuan penetapan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat DPRD Bondowoso, Jumat (11/9/2026).
Melalui juru bicaranya, Bagus Heri Cahyono, F-PPP meminta Pemkab melalui Bagian Perekonomian melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama beserta jajaran manajemen Perumda Air Minum Ijen Tirta, terutama terkait efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepemimpinan.
Menurut F-PPP, evaluasi tersebut penting dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organ dan kepegawaian perusahaan air minum serta perubahan bentuk badan usaha dari PDAM menjadi Perumda.
Bagus menyoroti kondisi Direktur Utama yang disebut telah mengalami sakit dalam waktu cukup panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran organisasi, khususnya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis perusahaan.
“Kalau untuk hal-hal yang sangat penting saja tidak bisa tertunaikan, bagaimana menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan atas PDAM?” ujar Bagus saat dikonfirmasi.
F-PPP mencatat sejumlah hal yang menjadi perhatian. Di antaranya, Direktur Utama disebut tidak pernah menghadiri kegiatan Pemkab, lebih dari setahun tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Bondowoso, serta dalam kurun waktu sekitar satu tahun hanya sekali mengikuti rapat kerja bersama DPRD.
Bahkan, Bagus mengungkapkan, dalam salah satu rapat kerja yang dihadiri Direktur Utama, kehadirannya disebut hanya berlangsung beberapa menit sebelum meninggalkan ruangan dengan alasan tidak kuat berada di ruangan berpendingin udara.
Selain itu, F-PPP juga menyoroti ketidakhadiran Direktur Utama dalam menjalankan aktivitas kedinasan selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Bagus menyebut terdapat keterangan dokter terkait kondisi tersebut, namun menurutnya perlu dipastikan apakah mekanisme dan kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
“Informasinya sudah lebih dari satu tahun sakit, tidak mengikuti paripurna, tidak pernah mengikuti kegiatan Pemda, dan rapat kerja bersama komisi dalam setahun terakhir hanya hadir satu kali,” ungkapnya.
Ijen Tirta Diharapkan Dongkrak PAD
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena Perumda Air Minum Ijen Tirta memiliki posisi strategis dalam pelayanan dasar masyarakat sekaligus diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika dalam kondisi yang informasinya sakit namun tetap dibiarkan menjabat saya jadi sanksi, jangan-jangan sakit itu hanya dalih untuk menutupi hal-hal besar yang sifatnya negatif,” ujarnya menduga.
Menurutnya, karena itu F-PPP mendorong Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi segera melakukan koordinasi internal bersama Sekretaris Daerah dan Bupati untuk menentukan langkah strategis terhadap keberlangsungan kepemimpinan perusahaan.
Salah satu opsi yang didorong, kata Bagus, adalah mempertimbangkan pergantian Direktur Utama melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, termasuk kemungkinan proses seleksi terbuka apabila memang diperlukan.
“Dari PDAM kita berharap besar dukungan terhadap peningkatan PAD. Kalau untuk mengambil kebijakan kemudian selalu beralasan anggaran belum memadai, itu alasan klasik,” tegasnya.
Tak hanya persoalan kepemimpinan, F-PPP juga menyinggung adanya pemeriksaan oleh Inspektorat dan Kejaksaan yang menurut mereka semakin memperkuat pentingnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola Perumda Air Minum Ijen Tirta.
F-PPP berharap evaluasi tersebut dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan, sehingga tidak semata-mata menyasar persoalan personal, tetapi benar-benar mengukur kemampuan manajemen dalam memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat tetap berjalan optimal serta perusahaan mampu memberikan kontribusi terhadap daerah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana perusahaan ini tetap berjalan efektif, pelayanan masyarakat terjamin, dan target kontribusi terhadap daerah bisa diwujudkan,” pungkas Bagus.
