Bondowoso, sinar.co.id,- Pemerintah Kabupaten Bondowoso semakin mengintensifkan langkah menghadapi proses revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark (UGGp). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, hingga masyarakat diajak bergerak dalam satu irama untuk memastikan status geopark bertaraf dunia tersebut tetap melekat di kawasan Ijen.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan revalidasi yang digelar pada Selasa (28/7/2026). Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat UNESCO bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor pariwisata, melainkan hasil kerja kolektif lintas sektor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan konsep geopark sejatinya merupakan model pembangunan berkelanjutan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan Geopark Ijen mencakup pelestarian lingkungan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan.
“Geopark bukan hanya berbicara tentang pariwisata. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah, termasuk pengembangan produk-produk lokal dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Anisatul.
Ia menegaskan, tidak ada OPD yang memegang peran lebih dominan dalam pengelolaan Geopark Ijen. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga keberhasilan mempertahankan status UNESCO hanya dapat diraih melalui kolaborasi yang solid.
Anisatul optimistis seluruh rekomendasi hasil pra-revalidasi dapat segera dipenuhi karena mayoritas hanya berupa penyempurnaan teknis. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia pendidikan, dan masyarakat, Bondowoso diyakini siap menyambut tim asesor UNESCO.
Pentahelix Revalidasi Geopark Ijen
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, memastikan seluruh perangkat daerah telah memahami peran masing-masing sehingga tidak perlu lagi menunggu instruksi tambahan dalam tahapan persiapan.
“Semua sudah mengetahui siapa berbuat apa. Masing-masing perangkat daerah memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya agar proses revalidasi berjalan lancar dan status Ijen UNESCO Global Geopark tetap dapat dipertahankan,” katanya.
Fathur menjelaskan, pra-revalidasi yang melibatkan tim dari Bappenas, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta perwakilan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi menghasilkan sejumlah masukan yang bersifat teknis.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengaturan jumlah pendamping di setiap geosite agar asesor UNESCO memiliki ruang lebih leluasa melakukan wawancara dengan penanggung jawab lokasi. Selain itu, narasi yang disampaikan di setiap titik juga diminta lebih fokus, konsisten, dan selaras dengan kondisi di lapangan.
“Catatan yang diberikan tidak terlalu spesifik, lebih kepada penyempurnaan teknis agar seluruh titik benar-benar siap saat proses revalidasi berlangsung,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak, mulai dari OPD, Balai Taman Nasional, Perhutani, BKSDA, perguruan tinggi, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terus memperkuat dukungan terhadap Geopark Ijen.
Menurut Fathur, dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui program khusus, tetapi telah terintegrasi dalam tugas pokok setiap perangkat daerah, termasuk melalui penganggaran yang menjadi bagian dari program kerja masing-masing.
Dengan persiapan yang semakin matang dan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Bondowoso optimistis mampu melewati proses revalidasi sekaligus mempertahankan pengakuan UNESCO. Lebih dari sekadar menjaga sebuah status internasional, upaya tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kekayaan geologi, budaya, dan potensi ekonomi masyarakat di kawasan Ijen terus berkembang secara berkelanjutan.
