Bondowoso, sinar.co.id,- Di saat Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menggencarkan berbagai strategi percepatan realisasi penerimaan pajak, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Mei 2026 masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Data yang dirilis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso per 29 Mei 2026 menunjukkan realisasi penerimaan PBB-P2 baru mencapai Rp1,698 miliar atau 9,70 persen dari total baku pajak sebesar Rp17,507 miliar.
Di tengah capaian kabupaten yang masih di bawah 10 persen tersebut, Kecamatan Klabang tampil sebagai “juara sementara” dengan tingkat serapan tertinggi. Dari baku pajak Rp497,76 juta, wilayah ini berhasil mengumpulkan Rp186,72 juta atau setara 38 persen. Bahkan dua desa di kecamatan tersebut telah menuntaskan kewajiban PBB-P2 mereka 100 persen.
Kontras dengan capaian Klabang, sejumlah kecamatan lainnya justru masih tertatih-tatih mengejar target.
Kecamatan Bondowoso menempati posisi kedua dengan realisasi Rp428,38 juta atau 15 persen dari baku pajak Rp2,80 miliar. Disusul Kecamatan Binakal dengan capaian 14 persen, Curahdami 13 persen, dan Sumberwringin 12 persen.
Kelompok kecamatan dengan performa cukup baik juga diisi Jambesari Darus Sholah dan Tlogosari yang sama-sama mencapai 11 persen. Sementara Pakem dan Pujer berada di angka 10 persen.
Di lapisan tengah, Taman Krocok mencatat realisasi 9 persen, Tapen dan Prajekan masing-masing 8 persen, sedangkan Tegalampel berhasil mencapai 7 persen.
Wringin dan Tenggarang berada pada angka 6 persen. Maesan masih tertahan di 5 persen dan Sukosari 4 persen.
Namun sorotan justru tertuju pada sejumlah wilayah yang hingga menjelang pertengahan tahun belum menunjukkan akselerasi berarti.
Tamanan dan Cermee baru mencatat serapan 3 persen. Lebih rendah lagi, Kecamatan Wonosari, Botolinggo, dan Grujugan masih berkutat di angka 2 persen.
Khusus Kecamatan Ijen, belum mencatatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sama sekali karena memang tidak ada obyek PBB P2.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Ketika sebagian wilayah mampu bergerak cepat mengoptimalkan penerimaan, mengapa sejumlah kecamatan lainnya masih tertinggal jauh?
Kepala Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, melalui data resmi yang dirilis lembaganya menegaskan bahwa percepatan penerimaan terus dilakukan melalui berbagai langkah, mulai layanan jemput bola, pembukaan pelayanan pembayaran di kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penguatan koordinasi bersama pemerintah desa.
Meski demikian, tantangan masih cukup besar. Dari total 213 desa dan kelurahan di Kabupaten Bondowoso, baru empat desa yang berhasil melunasi kewajiban PBB-P2 tahun berjalan. Artinya, sebanyak 209 desa lainnya masih memiliki tunggakan yang harus segera diselesaikan.
Target Realisasi Harus Dikejar
Fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen target penerimaan PBB-P2 masih harus dikejar dalam waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan pembayaran, tetapi juga memastikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat hingga tingkat desa. Sebab, keberhasilan mencapai target bukan semata tugas Bapenda, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai perangkat desa, ASN, hingga masyarakat sebagai wajib pajak.
Dengan waktu yang terus berjalan, pertanyaannya kini sederhana: apakah kecamatan-kecamatan dengan capaian rendah mampu mengejar ketertinggalan, atau justru akan menjadi titik lemah yang menghambat target penerimaan daerah tahun ini?
