Bondowoso, sinar.co.id,- Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama RSUD dr. H. Koesnadi dan seluruh Puskesmas terus perkuat layanan penanggulangan Tuberkulosis (TBC), termasuk kasus dengan komplikasi HIV.
Direktur RSUD Koesnadi, dr. Yus Priyatna, menyampaikan bahwa, seluruh Puskesmas di wilayah Bondowoso telah menjalankan pencatatan dan pelaporan kasus TBC dengan cukup baik.
“Alhamdulillah, pencatatan kita sudah cukup baik. Layanan sudah menjangkau seluruh Puskesmas,” ungkap dr. Yus.
Saat ini, Bondowoso telah dilengkapi dengan tujuh unit mesin Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test (CBNAAT) atau CCM serta, 25 tenaga kesehatan terlatih untuk menangani TBC Resisten Obat (TB-RO).
Data kunjungan dan pemetaan kasus,
menurut dr. Yus, sebaiknya terus di-update dan dibagikan secara berkala setiap tahun untuk memperkuat pemantauan tren kasus, termasuk untuk data historis tahun 2004 dan 2005 yang bisa menjadi pembanding.
Layanan Pencegahan Stigma TBC dan HIV: Tantangan Ganda
Salah satu tantangan dalam penanganan TBC saat ini adalah kasus TBC-HIV koinfeksi yang membutuhkan pendekatan sosial dan edukasi yang lebih intensif.
Sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah stigma serta, mengedukasi masyarakat mengenai penularan dan pentingnya pengobatan.
“Salah satu cara kami adalah dengan memperkuat sosialisasi untuk menghindari munculnya masalah-masalah sosial. Apalagi banyak juga pasien yang berasal dari luar pulau dan kembali ke Bondowoso yang ini juga perlu pendekatan khusus,” jelasnya.
Pengawasan Ketat dan Keterlambatan Data
Direktur RSUD Bondowoso, dr. Yus, juga menekankan pentingnya pengawasan minum obat (PMO) secara konsisten. Ia mengakui masih ada kendala dalam keterlambatan data dan tumpang tindih pelaporan, terutama pada kasus-kasus yang tidak langsung terkonfirmasi di awal atau berasal dari luar daerah.
“Yang paling penting adalah pengawasan. Pasien minum obat harus didampingi. Tapi, memang masih banyak juga masalah, terutama pada pelaporan kadang datanya datang terlambat atau tumpang tindih,” tambahnya.
Langkah-langkah audit dan perbaikan sistem pencatatan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten dan organisasi profesi seperti PDPI.
