Jombang, sinar.co.id,- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, berlangsung dengan dinamika yang cukup panas. Forum yang menjadi ajang menentukan arah NU lima tahun ke depan itu diwarnai perdebatan soal mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU hingga kericuhan massa di sekitar arena muktamar.
Muktamar atau konferensi ini, digelar di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026. Sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari program organisasi hingga pemilihan kepemimpinan baru PBNU.
Ketegangan sebenarnya sudah terlihat sebelum muktamar dimulai. Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kediri pada Juni lalu, sempat terjadi perdebatan terkait lokasi pelaksanaan muktamar. Situasi bahkan memanas dan terjadi aksi saling dorong antarpeserta.
Memasuki muktamar, perdebatan kembali muncul. Kali ini terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Sebagian peserta menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung, sementara yang lain mendorong penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Perdebatan berlangsung cukup alot hingga akhirnya dilakukan pemungutan suara. Dari 552 suara, sebanyak 401 peserta memilih perubahan mekanisme, sedangkan 150 suara memilih mempertahankan mekanisme sebelumnya. Satu suara dinyatakan tidak sah.
Muktamar NU ke-35 Pilih Ketua Dengan Mekanisme AHWA
Dengan hasil tersebut, Muktamar NU ke-35 menyepakati penggunaan mekanisme AHWA dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
Keputusan itu kemudian ikut memengaruhi peta persaingan kandidat ketua umum. Sejumlah nama disebut masuk dalam bursa, di antaranya Gus Yusuf, KH Zulfa Mustofa, Gus Kikin, Gus Rozin, dan Gus Salam.
Situasi kembali memanas pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Sejumlah massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu kandidat berusaha mendekati area sidang. Mereka menyampaikan protes terhadap proses pembahasan tata tertib pemilihan calon Ketua Umum PBNU.
Aksi tersebut kemudian berhadapan dengan petugas keamanan. Situasi berubah menjadi kericuhan dan sempat mengganggu jalannya sidang pleno.
Kericuhan ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah forum yang seharusnya menjadi ruang musyawarah. Perbedaan pendapat memang menjadi hal biasa dalam sebuah organisasi besar, tetapi penyelesaiannya diharapkan tetap dilakukan melalui dialog dan mekanisme organisasi.
Muktamar NU ke-35 akhirnya menjadi salah satu forum penting yang memperlihatkan kuatnya dinamika internal organisasi.
Bukan hanya soal siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU, tetapi juga bagaimana NU menjaga tradisi musyawarah di tengah perbedaan kepentingan dan pilihan politik organisasi.
Konferensi masih menyisakan sejumlah agenda penting. Semua mata kini tertuju pada hasil akhir proses pemilihan dan siapa yang akan dipercaya memimpin PBNU untuk periode berikutnya.
