Bondowoso, sinar.co.id,- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendorong pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan kembali ditegaskan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Raden Bagoes Asrah pada Senin, (30/03/2026).
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyebut forum ini sebagai ruang strategis untuk memastikan arah kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam Musrenbang, Bupati Abdul Hamid Wahid mengungkapkan bahwa kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,32 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,20 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,55 persen. Ketimpangan ekonomi pun semakin terkendali dengan Indeks Gini di angka 0,271.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Bupati mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan capaian di tingkat provinsi maupun nasional. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya percepatan pembangunan yang lebih merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan, mulai dari potensi bencana alam, alih fungsi lahan, hingga persoalan lingkungan seperti pencemaran dan degradasi ekosistem. Selain itu, optimalisasi potensi kawasan Ijen Geopark juga dinilai belum maksimal. Tantangan lain mencakup kualitas sumber daya manusia, keterbatasan lapangan kerja, serta kebutuhan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.
Tema Musrenbang 2027
Memasuki tahun 2027 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, Pemkab Bondowoso mengusung tema pembangunan “Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.”
Tema ini menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan tersebut diselaraskan dengan arah pembangunan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur, dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas serta penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam rencana kerja tahun 2027, terdapat enam agenda prioritas yang akan dijalankan, yakni penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan tata kelola pemerintahan, pengembangan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan nilai sosial budaya, serta perlindungan lingkungan hidup.
Sebagai tolok ukur, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,94 hingga 6,00 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11 persen, IPM meningkat hingga 72,60, dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 3,03 hingga 3,87 persen.
Untuk mendukung capaian tersebut, sejumlah program prioritas telah disiapkan. Di antaranya penguatan ekonomi inklusif melalui hilirisasi produk lokal dan pemberdayaan UMKM, reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur melalui program “Rantas”, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data, sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan, serta efisiensi belanja daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan aktif memberikan masukan konstruktif sekaligus mengawal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso.
