Scroll untuk membaca artikel
Kesehatan

Komisi IX DPR RI Sebut Anggaran Penanganan Stunting Cukup Besar

418
×

Komisi IX DPR RI Sebut Anggaran Penanganan Stunting Cukup Besar

Sebarkan artikel ini
komisi lX DPR RI, H. SY Anas Thahir dan Wakil ketua DPRD Bondowoso H. Buchori Mun’im, menggandeng BKKBN Provinsi

Bondowoso, Sinar.co.id,- Anggota Legislatif fraksi PPP, komisi IX DPR RI, H. SY Anas Thahir dan Wakil ketua DPRD Bondowoso H. Buchori Mun’im, menggandeng BKKBN Provinsi Jawa Timur gelar sosialisasi bertemakan “Cegah Stunting itu Penting” di perum Kampung Baru, desa Karanganyar, kecamatan Tegalampel pada Rabu, (11/01/2024).

Dengan sosialisasi untuk terus ikut ambil bagian dalam menekan angka stunting di Bondowoso kali ini, dihadiri ratusan warga Bondowoso dari enam kecamatan yang terdiri dari beberapa desa.

Komisi IX DPR RI Sebut Anggaran Penanganan Stunting Cukup Besar

Komisi IX DPR RI, Anas Thahir, mengatakan, ada banyak penyebab stunting dengan berbagai karakter yang dihadapi di masing-masing daerah.

Baca Juga :   Realisasi PIN Polio 2024 di Bondowoso Mengacu Kasus di Pamekasan

“Seperti di Bondowoso yang masih nomer dua terbanyak (stunting) di Jawa Timur. Saya kira bukan soal akses tapi juga, soal partisipasi masyarakat yang harus terus ditumbuhkan,” katanya.

Melihat ini, anggota legislatif RI Komisi IX Fraksi PPP itu, mengajak seluruh pihak untuk mengambil tanggung jawab dalam menekan stunting.

“Karena menekan itu, tak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN saja. Harus ada kerjasama dari semua pihak,” ujarnya.

Komisi IX sebut Anggaran

Disinggung soal anggaran sendiri, kata Anas, dinilainya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup besar. Yang penting digunakan seefisien dan setepat mungkin.

Baca Juga :   Skrining Dinkes Magetan 2023 Deteksi Dini Penyakit TBC

“Meski anggarannya banyak jika nanti meleset-meleset kan tidak sampai ke tujuan,” katanya.

Anggota Legislatif fraksi PPP, komisi IX DPR RI, H. SY Anas Thahir dan Wakil ketua DPRD Bondowoso H. Buchori Mun’im,
H. Buchori Mun’im dalam sambutannya (10/01)

Senada, H Bukhori Mun’im dalam sambutannya, stunting di Bomdowoso ini sangat prioritas dalam penanganannya.

“Oleh sebab itu saya juga melibatkan pihak Dinsos sekaligus Dispendik Bondowoso untuk turut serta dalam program ini,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Anak, Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), Anisatul Hamidah, menerangkan, di Bondowoso angka stunting pada tahun 2022 yakni 32 persen. Artinya, jika dari 100 anak maka yang stunting ada 32 orang.

Baca Juga :   RSCM Bondowoso Dengan Kelengkapan Fasilitasnya, Diresmikan PJ Bupati Bambang Soekwanto

“Mudah-mudahan tahun 2023, mudah-mudahan angkanya turun” katanya.

Ia mengaku optimis angka tersebut turun karena kerja keras berbagai lintas sektor yang dilakukan. Salah satunya yaitu pendewasaan usia perkawinan.

Salah satunya kerjasama dengan dengan Pengadilan Agama. Agar nantinya siapa pun masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah harus menyertakan rekomendasi dari Dinsos P3AKB dan Dinas Kesehatan.

Anggota Legislatif fraksi PPP, komisi lX DPR RI, H. SY Anas Thahir dan Wakil ketua DPRD Bondowoso H. Buchori Mun’im, menggandeng BKKBN Provinsi Jawa
Anisatul Hamidah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) sekaligus Plh Kadisdik Bondowoso. (10/01)

“Hari ini kami mengajak ayo kita semangat kita entaskan kemiskinan di Bondowoso. Stop anak melahirkan anak, stop kemiskinan melahirkan kemiskinan,” pungkasnya.

https://www.tiktok.com/@sinar.co.id//SY ANAS THAHIR

 

Ikuti update berita terbaru di Google News sinar.co.id


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page