Jember, sinar.co.id,- Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa se-Kabupaten Jember menjadi sorotan publik setelah tokoh Pemuda Ketua Karang Taruna Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Dhimas Faisol Akbar, mengeluarkan pernyataan tegas yang menyerukan pentingnya asas keterbukaan, transparansi dan netralitas dari pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah pertemuan antarorganisasi kepemudaan yang digelar di Balai Desa Kamal, yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kepemudaan se-Kecamatan Arjasa.
“Kami ingin proses ini benar-benar bersih, transparan dan tidak berpihak,” tegas Dhimas di hadapan peserta pertemuan.
Ia menambahkan bahwa, kehadiran Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara luas, bukan menjadi alat kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Menurutnya, dalam membentuk struktur koperasi yang sehat, semangat gotong royong, akuntabilitas dan profesionalisme mutlak harus dijaga.
Dhimas juga menyoroti pentingnya melibatkan pemuda desa dan tokoh masyarakat secara aktif dalam pembentukan koperasi.
“Pemuda adalah motor penggerak pembangunan desa. Jangan sampai mereka hanya dijadikan pelengkap. Libatkan mereka secara aktif, berikan ruang dan kepercayaan untuk membangun koperasi yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Pernyataan Dhimas mendapat dukungan dari Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Taruna Merah Putih Kabupaten Jember, Amrin, yang menambahkan bahwa, Dinas Koperasi UMKM harus lebih aktif melakukan pendekatan langsung atau grounded ke desa-desa dalam proses verifikasi calon pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih.
“Dinas Koperasi jangan hanya duduk di belakang meja. Turun ke lapangan, cek langsung ke desa-desa. Verifikasi nama-nama calon pengurus dan pengawas koperasi. Pastikan mereka benar-benar memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip koperasi dan bukan sekadar pencari posisi,” kata Amrin.
Ia juga mengingatkan bahwa, pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting.
Menurut Amrin, Dinas Koperasi memiliki catatan baik dalam pengalaman melakukan pendekatan langsung ke desa-desa saat pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dan Lembaga Keuangan Mikro Menengah (LKMM) di era kepemimpinan Bupati MZA Djalal.
Ia berharap, semangat itu bisa kembali diterapkan agar, pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi proyek formalitas semata.
“Jangan hanya memburu angka pembentukan koperasi, tapi abaikan kualitasnya. Kalau dulu bisa grounded, kenapa sekarang tidak?. Kita harus mulai lagi dari bawah, dari masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Amrin juga menekankan pentingnya pembinaan administrasi koperasi.
Ia meminta agar Dinas Koperasi memberikan sosialisasi intensif tentang 16 buku administrasi koperasi yang wajib dimiliki dan dikelola oleh setiap koperasi.
Menurutnya, masih banyak pengurus koperasi yang hanya fokus pada aliran dana namun, melupakan pentingnya sistem administrasi yang rapi dan terstruktur.
“Sosialisasikan 16 buku wajib administrasi koperasi, biar yang ada di otaknya pengurus bukan cuma urusan gerojokan anggaran. Koperasi itu soal manajemen, transparansi, dan tanggung jawab ke anggota. Kalau administrasinya kacau, maka akuntabilitasnya juga ikut rusak,” ujar Amrin.
Kesenadaan dua Tokoh Pemuda
Lebih jauh, kedua tokoh ini mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas para pengurusnya.
Proses seleksi harus dilandasi dengan pertimbangan yang objektif, bukan transaksional.
“Pengurus koperasi jangan hanya orang-orang yang dekat dengan elite desa atau tokoh tertentu. Mereka harus punya kapabilitas dan niat tulus membangun koperasi. Ini aset bersama, jangan digadaikan untuk kepentingan jangka pendek,” tegas Dhimas.
Kehadiran Koperasi Merah Putih di Jember sendiri merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat basis ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Dengan semangat nasionalisme dan kemandirian, koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa yang adil dan berkelanjutan.
Namun, suara-suara kritis dari kalangan pemuda dan organisasi masyarakat seperti yang disampaikan Dhimas dan Amrin menunjukkan bahwa, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya, dalam hal pelaksanaan teknis dan pengawasan pembentukan koperasi.
Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan tersebut.
Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa, pihak dinas tengah menyusun jadwal kunjungan dan verifikasi lapangan ke sejumlah desa dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses seleksi dan pembentukan koperasi yang lebih komprehensif.
Sebagai penutup, Dhimas menyampaikan harapannya agar, pemerintah benar-benar serius membangun ekosistem koperasi yang sehat dan berpihak pada rakyat.
“Ini momentum membangun ekonomi desa yang mandiri. Jangan rusak dengan praktik-praktik kolutif dan transaksional. Mari kita awasi bersama,” tutupnya.
