Scroll untuk membaca artikel
Investigasi

PERHUTANAN SOSIAL JADI GADUH OLEH SK PENUNJUKAN KELOMPOK PETANI HUTAN YANG BARU, KADES PAKIS DIDUGA BIKIN BUMERANG BAGI PROGRAM NASIONAL

158
×

PERHUTANAN SOSIAL JADI GADUH OLEH SK PENUNJUKAN KELOMPOK PETANI HUTAN YANG BARU, KADES PAKIS DIDUGA BIKIN BUMERANG BAGI PROGRAM NASIONAL

Sebarkan artikel ini
perhutanan Sejak ada Pembentukan kelompok baru petani hutan di Desa Pakis, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Rengganis semakin diperuwet urusan

Jember, Sinar.co.id, Sejak ada Pembentukan kelompok baru petani hutan di Desa Pakis, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Rengganis semakin diperuwet urusan pengembangan kelomppok. Setidaknya, Kelompok Baru tersebut, ujar Hartono Selaku Ketua KPS Rengganis yang sah justru memperkeruh suasana dan arah pengembangan perhutanan sosial di wilayah kelolanya itu.

Salah satu yang dilakukan oleh Kelompok baru tersebut akhir-akhir ini yaitu dengan mengklaim bahwa lebih kurang 4 Pohon durian di sekitar lokasi wisata merupakan miliknya.

PERHUTANAN SOSIAL JADI GADUH OLEH SK PENUNJUKAN KELOMPOK PETANI HUTAN YANG BARU, KADES PAKIS DIDUGA BIKIN BUMERANG BAGI PROGRAM NASIONAL

Klimaknya, pada 1 Desember 2023, Siang, Tukimin selaku Ketua Kelompok Tunjukan Kades tersebut merebut panenan durian yang berada di Wisata Kampung Durian.

Kejadian ini diawali ketika Pengurus Wisata hendak menebaskan buah durian kepada pemborong asal Desa Kemundungan, sebab jika tidak segera di panen dikhawatirkan akan membahayakan pengunjung wisata.

Setalah di panen, tiba-tiba Tukimin merapat dan menyita durian sebanyak lebih kurang 100 buah dengan dalih ingin mengamankan Durian tersebut ke Polsek.

Mendengar kejadian ini, Hartono kemudian mempertanyakan sebenarnya apa hak Ketua Kelompok tunjukan kades itu, “Sebenarnyua Kewenangan dia menyita apa? Apa Kapasitas Tukimin di KUPS Wisata?. Itukan hak dan aset KUPS Wisata !,

Baca Juga :   Tidak Puas dengan Jawaban Bawaslu, APMI Gelar Aksi di Polda Jatim

Kelompok baru yang ditunjuk desa tidak memiliki akses legal terhadap perhutanan sosial di rengganis.”

Usut cerita, durian tersebut langsung dibawa kerumah Tukimin yang di angkut dengan menggunakan pick up warna putih, diduga mobil tersebut milik Agus.

Lanjut hartono, pada 2 Desember 2023 di rumahnya, durian tersebut baru di antar ke Polsek pada +- pukul 19.00 WIB.

Hartono menegaskan bahwa kelompoknya punya akses legal perhutanan sosial di Pakis, Kami bukan pencuri durian, durian itu secara sah dan meyakinkan merupakan aset KUPS Wisata Kampung Durian Rengganis tapi kenapa durian tersebut dirampas dan diamankan di Polsek Panti, seakan-akan kami ini pencuri.

Secara tidak langsung mereka melakukan pencemaran nama baik kelompok kami karena menganggap kami pencuri, tidak punya hak atas durian tersebut.

Anehnya lagi tungkas Hartono, “Hari berikutnya ketika pengurus wisata memanen lagi melanjutkan yang kemarin, tapi di halang-halangi lagi, untungnya tidak di rampas kembali, sehingga hasil panen kedepan dapat digunakan sebagai pengembangan wisata,” Sabtu Sore, (2/12/2023).

Sesal Hartono, “Yang disesalkan dari kejadian ini sebenarnya sikap dari Kades, oknum perangkat desa, dan oknum muspika Panti, dimana tidak tegas dan abai, bahkan cenderung mengamini kegaduan ini.

Baca Juga :   Laka Kerja di Tambang Galian C Menyebabkan Korban Meninggal Dunia, Kapolsek Sukowono Turun Langsung ke TKP

Lebih-lebih kepala desa yang seharusnya berbuat adil, demokrasi, dan menjalankan peraturan perundang-undangan dalam hal ini perhutanan sosial yang ada di Desa Pakis sebagaimana sumpah kades sesuai Ayat (3) Pasal 38 UU Desa 6/2014.

Yang mana kades membentuk kelompok baru tanpa berkoordinasi dengan Kelompok Petani hutan yang sudah ada dan mendapatkan akses legal berdasarkan SK Kementerian KLHK pada tahun 2019”.

Kepada awak media, Hartono menegaskan juga bahwa Keputusan tertinggi tentang siapa Ketua KPS Rengganis sudah di aturan AD-ART yang ada, dimana Anggotalah yang memiliki hak memilihnya, bukan kepala desa, oknum perangkat desa ataupun oknum muspika.

Dengan demikian, mereka tidak boleh cawe-cawe mengatur siapa ketua KPS Rengganis.

Kita Negara hukum, kita harus taati aturan main yang ada.

Lanjut Hartono dengan geram, “jika Kelompok Baru ini akan menghambat dan membuah gaduh Kelompok Perhutanan Sosial Rengganis, ia tidak segan-segan melaporkan ke Polres dan menggugat Kades Pakis, Oknum Perangkat Desa, dan Oknum Muspika serta mengadukan ke pihak yang berwenang lainnya, seperti ke Kementerian KLHK, kami ingin mereka di usut tuntas supaya ketemu siapa yang bermain-main di program perhutanan sosial, sebab mereka dengan jelas, terang-terangan, sistematis, dan terstuktur membuat situasi yang tidak kondusif dan tidak nyaman di lapangan serta menghambat program perhutanan sosial dibawah.”

Baca Juga :   Diduga Oknum Penjabat Dispendik Jatim Melakukan Pungli Jabatan Kepala Sekolah SMAN dan SMKN Rp. 50 – 300 Juta

Harapnya, “Sudah waktunya kita berpandangan yang luas untuk pengembangan kelompok perhutanan sosial di Pakis, bukan justru di ruweti dan dihalang-halangi seperti ini. Tidak tepat sekali oknum Pemerintah Desa dan oknum Muspika turut campur mengatur kelompok. Apalagi, menunjuk Ketua Baru tanpa mempertimbangkan aspek hukum, historis dan sosial di masyarakat petani hutan. Hari ini KUPS Wisata Rengganis sudah berjalan baik bahkan semakin ramai, dikenal, dan ikut menaikan roda pendapatan ekonomi masyarakat pakis, mari didukung, dan aparat hukum bersikap netral pada kasus ini”.

Tukimin, yang namanya disebut-sebut dalam berita ini, berhasil dihubungi wartawan media ini.

Kepada Ricky Tumanggor, redaktur senior media online Tukimin menjanjikan Hari Minggu akan memberikan keterangan sekaligus penjelasan terkait polemik tersebut.

Sementara Zaini, Kades Pakis yang dihubungi di nomer 0823-3744-3*** belum memberikan jawaban atas permohonan klarifikasi dari wartawan media ini.

Ikuti update berita terbaru di Google News sinar.co.id


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page